Suara.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU diingatkan kemungkinan terjadi konflik jika kepercayaan publik ke penyelenggara pemilihan umum 2019 atau Pemilu 2019 menurun. Belakangan ada hoaks 7 kontainer surat suara Pilpres 2019 sudah tercoblos.
Mantan Komisioner KPU, Sigit Pamungkas menilai kinerja penyelenggara pemilu tengah di uji saat ini. Ujian terberat mereka meningkatkan kapercayaan masyarakat dalam ajang pemilu mendatang.
Kepercayaan publik menurutnya sangat perlu dijaga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan jalanya pemilu. Hal itu diucapkannya dalam diskusi 'Membangun Kepercayaan Dalam Pemilu 2019' di Gedung Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
"Ketika Kepercayaan publik tidak tinggi maka berbagai hal bisa terjadi. Keseluruhan proses dan hasil pemilu bisa kehilangan legitimasi meskipun proses dan hasil pemilu itu sebenernya tidak ada yang bermasalah," ujarnya.
Tingkat kepercayaan publik sempat membaik pada survei beberapa lembaga di 2017. Tingkat kepercayaa publik bisa mencapai 80 persen.
"Survey SMRC pada mei 2017 itu kepercayaan kepada penyelenggara pemilu itu mencapai 80 persen, ini merupakan angka yang baik," bebernya.
Namun angka kepercayaan tersebut tercatat turun di beberapa survey. Hal ini yang perlu diwanti wanti oleh para penyelenggara pemilu.
"Tapi kalau kita merujuk survey LSI dan ICW, Desember 2018, kepercayaan publik di bawah 70 persen, Bawaslu 69 (persen), KPU 68 (persen), turun 10 persen. Ini tentu jadi Peringatan bagi kita semua untuk introspeksi apa yang sedang terjadi," jelasnya.
Tentu saja himbauan ini ditujukan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Jika tingkat kepercayaan itu menurun makan akan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Baca Juga: KPU: Mayoritas Pemilih Pemilu 2019 di Surabaya Kaum Muda
"Ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu lebih jauh juga bisa menghasilkan potensi konflik, baik antara penyelenggara pemilu maupun kontestan," terangnya.
