Suara.com - Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menegaskan, mengkritik peraturan perundang-undangan pada era Presiden Jokowi menjadi salah satu persoalan penghambat gerak perkembangan ekonomi.
Hal tersebut diungkapkan keduanya saat debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).
“Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan pemerintahan. Tapi ternyata, banyak perundang-undangan tumpang tindih, baik di pusat maupun daerah. Apa strategi anda?” tanya moderator Ira Koesno kepada Prabowo – Sandiaga.
Menjawab pertanyaan itu, Prabowo mengatakan bakal memberdayakan badan pembinaan hukum nasional serta melibatkan pakar-pakar hukum.
“Semuanya akan dilibatkan untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga UU di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan daerah. Ini pekerjaan besar dan sulit, tapi harus agar ada kepastian hukum.”
Sementara Sandiaga menuturkan, partisipasi publik penting dalam sinkronisasi perundang-undangan. Partisipasi itu dengan cara melibatkan akademisi di universitas-universitas.
”Negeri yang kaya raya ini masih menyisakan banyak masalah. Lapangan kerja susah, investasi juga begitu, karena ada ketidakpastian hukum. Karenanya kami bakal cepat melakukan sinkronisasi UU, untuk memperbanyak investasi dan membuka lapangan pekerjaan.”
Baca Juga: Setelah ke Megawati, Sandiaga Sungkem ke Ma'ruf Amin di Lokasi Debat
