Suara.com - Human Rights Working Group menilai, visi misi kedua pasangan Capres - Cawapres peserta Pilpres 2019 tentang hak asasi manusia tidak jelas. Terutama mengenai komitmen penuntasan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
HRWG menyebut, pasangan Capres dan Cawapres calon nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin beralasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan perlu kekuatan hukum kuat.
Sementara rival mereka, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno berdalih, kasus tersebut belum terungkap karena kesejahteraan aparat masih minim.
"Prabowo yang diduga kuat sebagai aktor pelanggar HAM berat masa lalu sangat tidak jelas visinya soal ini. Sementara, Jokowi seperti tidak mampu keluar dari kungkungan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga pelanggar HAM berat masa lalu," tulis HRWG dalam keterangan yang diterima Suara.com.
HRWG menyebut, debat capres - cawapres pertama yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam, belum menempatkan isu HAM sebagai prioritas untuk dibahas.
"Isu HAM sekadar masih menjadi komoditas politik daripada menjadi prioritas kerja kedua capres. Isu HAM belum benar-benar menjadi acuan cara pemimpin negara," jelasnya.
HRWG berharap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di pilpres 2019 ini bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta menjamin pelanggaran serupa tidak terulang.
