Menteri Susi Cerita Ditegur Jokowi Soal Hasil Tangkapan Ikan

Reza Gunadha | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Rabu, 30 Januari 2019 | 21:15 WIB
Menteri Susi Cerita Ditegur Jokowi Soal Hasil Tangkapan Ikan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminum kopi di atas "paddle board" saat menunggu lawannya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang tertinggal saat perlombaan adu kecepatan dalam Festival Danau Sunter di Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (25/2/2018). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui, kerap ditegur Presiden Jokowi soal hasil tangkapan ikan Indonesia yang masih stagnan.

Pasalnya, kata Susi, pemerintah sudah melarang kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Ia juga merasa heran, kebijakan menenggelamkan sejumlah kapal asing yang telah membuat 7.000 kapal asing keluar dari Indonesia, seharusnya diiringi dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan di Indonesia.

"Pak Presiden (Jokowi) sering menegur saya, bapak-bapak sekalian. Jadi, kalau saya sekarang memohon laporan dari hasil tangkap yang benar, karena setelah 7.000 kapal asing pergi, kok hasil perikanan Indonesia masih segitu-segitu saja, kemana?" ujar Susi dalam Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Susi mengatakan, laporan dari para pengusaha ikan tidak sesuai kenyataan. Karena itu, masih banyak pengusaha tangkap ikan yang menurunkan data tangkapan.

"Nah, rupanya pak presiden, ada kapal 150 GrossTon, tangkapannya setahun cuma 20 ton. Apa menangkapnya satu malam satu ekor dapatnya?" ucap dia.

Lebih lanjut, Susi meminta kepada para pengusaha tangkap ikan untuk memberikan data yang akurat. Sebab, adanya data tersebut bisa menjadi parameter hasil kerja keras dari pemerintah dan potensi sumber daya ikan.

"Jadi kita harus betulkan supaya nanti hasilnya kelihatan, bahwa kerja keras pemerintah itu ada, bukan tidak ada. Kami hanya butuh data yang benar saja, yang jujur. Supaya bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada," kata Susi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menuturkan 7.000 kapal asing yang sudah ditenggelamkan, seharusnya hasil tangkap ikan meningkat. Namun hasil tangkapan ikan hingga kini belum meningkat secara signifikan.

"Mestinya, produksi ikan dari hasil tangkap kita melimpah. Mestinya. Sehingga saya tanyakan ke menteri, hasilnya naik tidak? Ada ini angkanya. Kok naiknya dikit? Apakah kapalnya sekarang sangat berkurang atau izin-izinnya sulit, bertele-tele," kata Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

PKB Minta Jatah 10 Menteri, Ketum Hanura: Kalau Tidak Dikasih Jangan Marah

PKB Minta Jatah 10 Menteri, Ketum Hanura: Kalau Tidak Dikasih Jangan Marah

News | Rabu, 30 Januari 2019 | 18:37 WIB

Jokowi: Panen Udang Vaname Bisa Capai 5 Ton di Muara Gembong

Jokowi: Panen Udang Vaname Bisa Capai 5 Ton di Muara Gembong

Bisnis | Rabu, 30 Januari 2019 | 18:13 WIB

TKN Jokowi - Ma'ruf Amin Klaim Tak Tahu Soal Tabloid Pembawa Pesan

TKN Jokowi - Ma'ruf Amin Klaim Tak Tahu Soal Tabloid Pembawa Pesan

News | Rabu, 30 Januari 2019 | 17:18 WIB

Tabloid Indonesia Barokah Gagal Rebut Pemilih Prabowo - Sandiaga

Tabloid Indonesia Barokah Gagal Rebut Pemilih Prabowo - Sandiaga

News | Rabu, 30 Januari 2019 | 16:59 WIB

Terkini

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:26 WIB

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:21 WIB

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:12 WIB

KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar

KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:12 WIB

Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz

Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:10 WIB

Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz

Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz

News | Selasa, 14 April 2026 | 11:58 WIB

Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin

Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin

News | Selasa, 14 April 2026 | 11:55 WIB

Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?

Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?

News | Selasa, 14 April 2026 | 11:55 WIB

Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin

Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin

News | Selasa, 14 April 2026 | 11:53 WIB

Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik

Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik

News | Selasa, 14 April 2026 | 11:44 WIB