JK Pernah Minta Jokowi Jangan Baca Hasil Survei Terkait Pilpres

Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 31 Januari 2019 | 13:51 WIB
JK Pernah Minta Jokowi Jangan Baca Hasil Survei Terkait Pilpres
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. [suara.com/Bagus Santosa)

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabaikan hasil survei terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu. Hal itu disampaikan JK saat dia dan Jokowi maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2014 silam.

"Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei, saya bilang 'tutup' enggak usah dibaca'. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye?. Atau, memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja?," kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia, Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/1/2019).

Menurut JK, yang terpenting dilakukan calon pemimpin bangsa adalah terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, Jokowi merupakan Capres petahana di Pemilu 2019.

"Kita yang paling penting itu kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya," tambahnya.

Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.

JK mengatakan, perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ekonom bikin perkiraan atau bikin ramalan, (itu) paling enak, paling gampang, karena selalu ada 'ceteris paribus'. Kalau kita begini, akan maju sekian, jadi, kalau terjadi tidak sesuai, (atau) kalau yang salah, mengiyakan," jelasnya.

Berbagai cara, kata JK, dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AGAR stabil dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) bersama negara-negara lain.

baca juga

"Oleh karena itu, contohnya, kita mempercepat perundingan 'free trade' dengan macam-macam negara, (seperti) Amerika lagi bekerja, Australia mungkin, kemudian Eropa juga kita kerjakan, agar pasar semakin terbuka," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC

Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC

News | Kamis, 31 Januari 2019 | 11:44 WIB

Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang

Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang

News | Kamis, 31 Januari 2019 | 06:45 WIB

Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel

Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel

Bisnis | Senin, 28 Januari 2019 | 05:21 WIB

Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas

Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas

News | Selasa, 22 Januari 2019 | 16:06 WIB

Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres

Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres

News | Kamis, 17 Januari 2019 | 20:00 WIB

Wapres JK Minta Alumni Tak Asal Bawa Nama Kampus Dukung Capres - Cawapres

Wapres JK Minta Alumni Tak Asal Bawa Nama Kampus Dukung Capres - Cawapres

News | Senin, 14 Januari 2019 | 17:14 WIB

Terkini

Iran Tolak Buka Selat Hormuz Jika Perang Berlanjut: Ogah Tunduk ke Amerika Serikat

Iran Tolak Buka Selat Hormuz Jika Perang Berlanjut: Ogah Tunduk ke Amerika Serikat

News | Kamis, 24 September 2026 | 08:03 WIB

40 Ribu Balita Terserang ISPA Akibat Karhutla! Pemerintah Didesak Beri Perlindungan Ekstra

40 Ribu Balita Terserang ISPA Akibat Karhutla! Pemerintah Didesak Beri Perlindungan Ekstra

News | Kamis, 24 September 2026 | 08:03 WIB

Menyesap Dieng Dari Hulu ke Hilir: Jejak GI Tourism yang Dirintis DJKI

Menyesap Dieng Dari Hulu ke Hilir: Jejak GI Tourism yang Dirintis DJKI

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 08:00 WIB

BSI Dorong Produk Halal Lokal Naik Kelas hingga Pasar Global lewat International Expo 2026

BSI Dorong Produk Halal Lokal Naik Kelas hingga Pasar Global lewat International Expo 2026

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 07:58 WIB

Tak Terima Hasil Sabung Ayam, Pria di Mesuji Tembak Lawan dari Jarak 2 Meter

Tak Terima Hasil Sabung Ayam, Pria di Mesuji Tembak Lawan dari Jarak 2 Meter

Lampung | Kamis, 24 September 2026 | 07:53 WIB

Di Balik Kemewahan AI Indonesia: Ada Bumi yang Kian Gerah

Di Balik Kemewahan AI Indonesia: Ada Bumi yang Kian Gerah

Your Say | Kamis, 24 September 2026 | 07:50 WIB

Sri Lanka Jadi Calon Markas Baru Sindikat Penipuan Siber Internasional di Asia Pasifik

Sri Lanka Jadi Calon Markas Baru Sindikat Penipuan Siber Internasional di Asia Pasifik

News | Kamis, 24 September 2026 | 07:45 WIB

Masa Kerja Tak Berlaku Lagi, TPP ASN Kota Malang Kini Murni Berdasarkan Kinerja

Masa Kerja Tak Berlaku Lagi, TPP ASN Kota Malang Kini Murni Berdasarkan Kinerja

Malang | Kamis, 24 September 2026 | 07:44 WIB

Kementan Stop Impor, Kini Harga Singkong Mulai Naik

Kementan Stop Impor, Kini Harga Singkong Mulai Naik

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 07:42 WIB

Nempel Jalur KRL, 1.377 Hunian Subsidi Disiapkan bagi MBR di Kawasan Perkotaan

Nempel Jalur KRL, 1.377 Hunian Subsidi Disiapkan bagi MBR di Kawasan Perkotaan

News | Kamis, 24 September 2026 | 07:41 WIB

×