JK Pernah Minta Jokowi Jangan Baca Hasil Survei Terkait Pilpres

Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 31 Januari 2019 | 13:51 WIB
JK Pernah Minta Jokowi Jangan Baca Hasil Survei Terkait Pilpres
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. [suara.com/Bagus Santosa)

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabaikan hasil survei terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu. Hal itu disampaikan JK saat dia dan Jokowi maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2014 silam.

"Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei, saya bilang 'tutup' enggak usah dibaca'. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye?. Atau, memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja?," kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia, Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/1/2019).

Menurut JK, yang terpenting dilakukan calon pemimpin bangsa adalah terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, Jokowi merupakan Capres petahana di Pemilu 2019.

"Kita yang paling penting itu kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya," tambahnya.

Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.

JK mengatakan, perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ekonom bikin perkiraan atau bikin ramalan, (itu) paling enak, paling gampang, karena selalu ada 'ceteris paribus'. Kalau kita begini, akan maju sekian, jadi, kalau terjadi tidak sesuai, (atau) kalau yang salah, mengiyakan," jelasnya.

Berbagai cara, kata JK, dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AGAR stabil dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) bersama negara-negara lain.

baca juga

"Oleh karena itu, contohnya, kita mempercepat perundingan 'free trade' dengan macam-macam negara, (seperti) Amerika lagi bekerja, Australia mungkin, kemudian Eropa juga kita kerjakan, agar pasar semakin terbuka," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC

Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC

News | Kamis, 31 Januari 2019 | 11:44 WIB

Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang

Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang

News | Kamis, 31 Januari 2019 | 06:45 WIB

Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel

Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel

Bisnis | Senin, 28 Januari 2019 | 05:21 WIB

Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas

Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas

News | Selasa, 22 Januari 2019 | 16:06 WIB

Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres

Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres

News | Kamis, 17 Januari 2019 | 20:00 WIB

Wapres JK Minta Alumni Tak Asal Bawa Nama Kampus Dukung Capres - Cawapres

Wapres JK Minta Alumni Tak Asal Bawa Nama Kampus Dukung Capres - Cawapres

News | Senin, 14 Januari 2019 | 17:14 WIB

Terkini

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:55 WIB

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:33 WIB

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:31 WIB

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:02 WIB

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:51 WIB

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:42 WIB

Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun

Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:31 WIB

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:10 WIB