Pegawai KPK Dianiaya karena Diduga Buntuti Gubernur Papua Sedang Rapat

Suara.com - Dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi korban penganiayaan saat sedang berada di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019) malam.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menyampaikan, jika aksi penganiayaan itu terjadi ketika keduanya sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus korupsi dari laporan masyarakat.

"Kejadian dimulai dari menjelang tengah malam pada Sabtu (2/2) di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat itu Pegawai KPK ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap informasi masyarakat tentang adanya indikasi korupsi," ungkap Febri seperti dikutip Antara, Minggu (3/2/2019).

Menurutnya, pelaku tersebut melakukan penganiayaan saat kedua korban berada di hotel. Padahal, kata Febri keduanya sudah menunjukan tanda pengenal, yakni Id pegawai KPK. Kedua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh.

"Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK, namun pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK," tambah Febri.

Namun, Febri tak merinci pengecekan seputar kasus apa yang dilakukan sehingga kedua pegawai lembaga antirasuah itu mendapatkan tindakan kekerasan. Dia hanya menjelaskan, KPK telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Ketua DPRD Papua Yunus Yonda mengakui pegawai pemerintah daerah (Pemda) Papua "menangkap basah" petugas KPK. Alasannya, petugas KPK membuntuti Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang melakukan rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Borobudur pada Sabtu.

Petugas KPK bernama Muhammad Gilang W tersebut diketahui oleh Sekda Papua Hery Dosinaen yang melihatnya mengambil gambar Lukas Enembe. Dia juga melihat ada percakapan Whatsapp di telepon saluler terkait kegiatan Lukas Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif, dan Kemenerian Dalam Negeri itu. Rapat itu, katanya, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua.