Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Amin Santono lantaran terbukti bersalah terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2018. Selain pidana penjara, Amin juga didenda uang Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara terkait kasus tersebut.
"Mengadili, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan melakukan gabungan beberapa kejahatan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Arifin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2/2019).
Arifin menilai bahwa Amin Santono selaku anggota DPR tidak mendukung pemerintah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Amin terbukti telah menerima uang suap Rp 3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast.
Kemudian, Amin juga menerima uang bersama konsultan Kamaluddin dan Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut Amin selama 10 tahun penjara. Vonis Amin lebih ringan dua tahun dari putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim.
Dalam kasus ini, Amin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP
