Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti rekam medis terkait kasus penganiayaan yang dialami dua penyelidik KPK saat sedang bertugas. Hasil visum itu akan menjadi bukti pelaku penganiayan kepada dua pegawai lembaga antirasuah tersebut.
"Terkait dengan hasil visum yang telah dilakukan, nanti tentu akan menjadi bagian dari pembuktian adanya penganiayaan terhadap pegawai KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (5/2/2019)
Selain itu, kata dia, rekam medis termasuk operasi juga dapat menjadi fakta yang menguatkan ada akibat yang diderita pada tubuh yang bersangkutan dari kejadian tersebut.
"Bukti-bukti seperti ini kami yakini akan berbicara dengan sendirinya tentang kondisi yang bersangkutan (Angga). Untuk pertanyaan siapa yang melakukan penganiayaan, tentu akan lebih baik jika kita mempercayakan hal tersebut pada tim Polri yang sudah mulai bekerja," ujarnya kepada Antara.
Febri juga mengatakan bahwa pimpinan KPK pada Senin (4/2/2019) telah menjenguk petugas KPK bernama Gilang yang menjadi salah satu korban pemukulan saat menjalankan tugas. Menurutnya, saat ini korban masih menjalani perawatan setelah tindakan operasi dilakukan untuk bagian hidung dan terdapat jahitan di sekitar mata kiri korban.
"Saya juga sudah melihat langsung kondisi yang bersangkutan malam kemarin dan juga bertemu dengan ayah dan ibu yang menjaga di rumah sakit tersebut. Dari informasi terakhir yang diterima keluarga pasien dari pihak rumah sakit, yang bersangkutan membutuhkan istirahat di rumah sakit sekitar 4-5 hari," tuturnya.
KPK pun memastikan setiap risiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab KPK secara kelembagaan baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum.
Sebelumnya, pihak Pemprov Papua melalui pernyataan resminya membantah adanya penganiayaan terhadap petugas KPK saat berada di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019) malam. Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.
TERPOPULER
