Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan jika gerakan 212 sekarang sudah tidak ada. Menurutnya, gerakan 212 yang kini berganti jadi Persaudaraan Alumni (PA) 212 adalah gerakan politik, bukan sesuai fungsi utama saat pertama dibuat yakni sebagai penegakan hukum.
Gerakan 212, diakui Ma'ruf Amin adalah bentukannya. Namun sejalan dengan selesainya kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, maka berakhir pula gerakan 212.
"Fatwa gerakan 212 saya yang buat, sebagai gerakan penegakan hukum atas kasus Ahok. Penegakan hukumnya sudah dilakukan, maka itu sudah selesai," kata Ma'ruf Amin, saat bertemu kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Pantai Utara di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (5/2/2019).
Kendati muncul gerakan baru yakni 411, serta gerakan yang melabelkan 212, termasuk yang memakai nama GNPF, menurut mantan Ketua MUI itu tujuannya sudah berbeda.
"Muncul nama PA (Persatuan Alumni) 212. Kemudian GNPF-MUI diganti, dibuat GNPF Ulama. Ini sudah tidak ada kaitannya dengan istilah penegakan hukum, tapi gerakan politik," kata dia.
Ma'ruf menyebut, jika gerakan-gerakan itulah yang kemudian dijadikan kendaraan politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka membuat manuver dengan segala gerakan politisasinya.
"Kalau sekarang dihidupkan lagi (212), kalau untuk silaturahim nggak masalah. Asal jangan (tujuan) yang lain," ujarnya.
Kepada para kiai dan ulama di Pantura, Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa munculnya gerakan itu terutama dalam Pemilihan Presiden 2019 menandakan bukan lagi soal memenangkan capres dan cawapres saja, namun sudah dalam momen pertarungan antar-ideologi.
"NU tetap pada khittahnya, satu suara, solid dengan satu suara mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah pasti bakal menjaga keberlangsungan NU itu sendiri," tukas Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Di HUT ke-72 HMI, Akbar Tanjung Doakan Jokowi Bisa Jadi Presiden 2 Periode
Kontributor : Adam Iyasa
