Suara.com - Faisal Basri, ekonom dari Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, menyatakan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019 harus menawarkan keteraturan dalam menggarap proyek infrastruktur. Artinya, program infrastruktur harus disusun teratur dan terarah.
Dia menerangkan, pembangunan infrastruktur harus susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Faisal mencontohkan, pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi yang dinilai tidak teratur dengan RPJMN. Alhasil, RPJMN yang telah disusun tidak tercapai semua.
"2015 Jokowi bilang bangun MRT di 5 kota. Kalau Jokowi ngomong begitu, tidak tertib RPJMN. Jadi Proyek yang disusun secara tertib oleh Bappenas hasilnya pasti bagus," ujarnya dalam sebuah diskusi di Nifarro Park, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).
Faisal mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung juga jalur trasenya tidak sesuai RPJMN.
Dia menuding, ada kepentingan perusahaan lain agar bisa mengambil keuntungan dengan adanya kereta cepat Jakarta – Bandung tersebut.
"Kereta cepat dibelokkan ke Meikarta dan Gedebage, itu ada proyek Sumarecon, itu proyek properti," tutur dia.
Maka dari itu, Faisal meminta kepada kedua capres dan cawapres agar kampanye pembangunan bisa sesuai dengan RPJMN.
"Ayo tertib bernegara. Jangan tiru yang dilakukan negara lain yang tidak tertib, jadi jelas. Janji kampanye harus masuk RPJMN dan itu jadi acuan," tutup Faisal.
Baca Juga: KPU Persilakan Prabowo Salat Jumat di Masjid Kauman Semarang
