Suara.com - Mantan Menteri Kooordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik terkait program baru capres petahana Joko Widodo terkait pembagian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Menurutnya, rencana pembagian kartu sakti tersebut merupakan cara recehan yang semata-mata dilakukan agar bisa meraih simpatik dari masyarakat di Pilpres 2019.
"Rencana itu seperti memberikan gula-gula saja. Tidak memiliki rencana jangka panjang. Cara recehan," kata Rizal Ramli dalam sebuah diskusi bertajuk Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/02/2019).
Diketahui, rencana pembagian kartu sakti itu disampaikan Jokowi saat berpidato di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019). Pembuatan tiga kartu saksi itu di antaranya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.
Kebijakan tersebut dianggap Rizal Ramli tidak memiliki dampak jangka panjang. Menurut Rizal, seharusnya dari pada memberikan kartu, pelajar harus ditingkatkan semangat kompetisinya. Hal ini dilakukan agar para pelajar tidak ketergantungan terhadap kartu-kartu tersebut.
Anggaran pendidikan yang berjumlah Rp 440 triliun disisihkan sebesar Rp 20 triliun. Rizal beranggapan dana tersebut dapat digunakan untuk terfokus pada pengadaan kompetisi-kompetisi akademik maupun non akademik.
"Dari 440 triliun, coba dibagi lagi 20 triliun untuk kompetisi bagi pelajar. Biar pelajar terbiasa berkompetisi, tidak kayak bapak-bapaknya yang beda pilihan malah berantem. Saya yakin kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat pesat," kata Rizal.
Selain masalah kartu, Rizal juga menjelaskan biaya pendidikan di Indonesia akan terus bertambah. Sehingga dalam lima tahun kedepan pemerintah tidak akan bisa membiayai sepenuhnya.
Solusi dari Rizal Ramli adalah dengan membuat Undang - Undang land grant atau memberikan tanah negara kepada universitas. Selain itu juga membebaskan pajak pendapatan bagi kampus agar nantinya kampus dapat meningkatkan sarana dan prasarananya untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
"Harusnya kita buat Undang - Undang land grant. Negara kasih tanahnya ke kampus. Kita bebaskan pajak jadi kampus makin kaya. Anggarannya bisa buat sarana-sarana lainnya," terang Menko Perekonomian masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu. (Fakhri Fuadi)
Baca Juga: Ajak 34 Kepala Daerah Dukung Jokowi, Mendagri Sebut Ganjar Tak Salah
