Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau kepada siswa dan siswi SMA untuk berani meluruskan berbagai berita bohong atau hoaks yang ada di media sosial. Ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada siswa SMA Taruna Nusantara Tahun 2019.
"Saya minta anak-anakku semuanya para siswa harus berani meluruskan, berani merespon kalau ada kabar fitnah, kabar bohong, hoaks yang bertebaran di media sosial. Yang benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan dibalik-balik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar," ujar Jokowi dalam sambutannya di hadapan 366 siswa SMA Taruna Nusantara, Senin (4/3/2019).
Jokowi menuturkan, Indonesia dianugrahi keragaman baik suku, adat, budaya, tradisi, bahasa daerah. Karena itu, ia mengingatkan kepada siswa SMA Taruna Nusantara agar perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak membuat masyarakat terpecah belah.
"Ini harus kita sadari Indonesia sebagai negara besar yang beragam dan sudah menjadi anugerah dari Tuhan dari Allah atas perbedaan itu. Sudah jadi hukum Allah sunatullah kita ini berbeda-beda," ucap Jokowi.
Jokowi menyebut biasanya gesekan dimulai dari perbedaan politik setiap pemilu. Ia pun kembali mengingatkan kepada siswa SMA Taruna Nusantara agar aset bangsa Indonesia yakni persatuan, kerukunan dan persaudaran tidak terpecah lantaran perbedaan politik yang terjadi setiap lima tahun.
"Jangan sampai krena perbedaan ini kita menjadi tidak seperti saudara sebangsa setanah air dan Ini biasanya dimulai gara-gara urusan politik. baik pil bupati, pilihan wali kota, pilhan gubernur, pilpres, Kita sering diaduk-diaduk karena ini. Padahal pemilu itu setiap lima tahun ada pesta demokrasi ada bangsa kita Indonesia," ujarnya lagi.
Menurut dia, rugi jika anak bangsa terpecah belah karena urusan politik. Ia berharap masyarakat menggunakan kedewasaan dan kematangan politik untuk memilih pemimipin di Pemilu mendatang.
"Sebagai anak bangsa sangat rugi besar kita gara-gara urusan politik antar teman nggak saling omong, gara-gara urusan pilihan bupati, wali kota gubernur atau presiden. Jangan, jangan, harus dipakai kedewasaan dan kematangan politik kita gimana memilih seorang pemimpin baik di daerah provinsi maupun tingkat nasional," tandasnya.
Baca Juga: Kronologi TNI dan Polisi Kontak Tembak dengan Kelompok Ali Kalora di Poso
