BNPB Ajak Ulama untuk Tanggulangi Kebakaran Hutan, Apa Tugasnya?

Pebriansyah Ariefana

Selasa, 05 Maret 2019 | 06:45 WIB
BNPB Ajak Ulama untuk Tanggulangi Kebakaran Hutan, Apa Tugasnya?
Petugas BNPB Riau membagi-bagikan masker kepada anak-anak sekolah. (Istimewa/Riauonline.co.id)

Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajak ulama dan tokoh agama dalam menanggulangi kebakaran hutan di Riau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo meminta Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau untuk tidak melupakan peran tokoh.

Riau memiliki masyarakat yang religius sehingga pendekatan dari agama penting untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan dan hutan. Doni mengatakan, pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan semua makhluk hidup, memusnahkan plasma nutfah, dan menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan manusia.

“Perlu pendekatan ulama, Satgas ke depan harus libatkan ulama,” kata Doni Monardo di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin.

“Jangan hanya berikan sanksi pada masyarakat karena jumlahnya sangat banyak, penjara akan penuh. Pendekatan agama, sosial, dan kultural dalam pencegahan punya peran yang penting," lanjutnya.

Dalam kunjungannya ke Riau, Doni Monardo turut menghadiri Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Bengkalis. Pada acara tersebut, Doni menyatakan Karhutla di Indonesia penyebabnya adalah 99 persen ulah manusia dan satu persen adalah alam seperti cuaca panas.

"Antara lain, tidak sengaja karena buang puntung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja" katanya.

Permasalahan utama orang membakar, lanjutnya, adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar lada yang setiap tahun nilainya sampai dengan 16 miliar dolar AS.

Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai sekitar Rp221 triliun atau dua kali lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh. Korban akibat bencana melampaui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

Selain Kepala BNPB Doni Monardo sebagai pembicara kunci pada rapat kordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di kantor Bupati Bengkalis didampingi juga oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

baca juga

Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis. Kepala BMKG Dwikorita. Haris Gunawan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Raffles dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Wakil Asops Panglima, Khairil Lubis.

Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan Pulau Bengkalis adalah pulau terluar dari Riau, selain Karhutla ancaman bencana lainnya adalah abrasi.

"Terima kasih atas kunjungannya ke Riau, komitmen kami mencetuskan Riau Hijau. Sesuai arahan Presiden tidak ada pembukaan lahan baru, dan kami berkomitmen tentang hal tersebut, karena sudah ada 2,8 juta hektare lahan sawit dan Riau merupakan terbesar di Indonesia,” kata Syamsuar.

Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis menjelaskan Kebakaran hutan dan lahan dapat dihentikannya atau dikurangi jumlahnya.

"Seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan termasuk forkopimda, kepala dusun dan masyarakat" ujarnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menjelaskan bulan Juni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino meski sifatnya lemah. "Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya dan Riau akan dimulai Maret akhir,” katanya.

Satelit yang memantau baru bisa diupdate enam jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi titik panas (hotspot) setiap 10 menit, dengan www.satelit.bmkg.go.id. namun memiliki kelemahan, baru dapat mendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, luas Karhutla sudah lebih dari 1.300 hektare di Riau. Kebakaran banyak terjadi di daerah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Kota Dumai. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kebakaran Hutan Riau, BPPT Kekurangan Pesawat untuk Hujan Buatan

Kebakaran Hutan Riau, BPPT Kekurangan Pesawat untuk Hujan Buatan

News | Senin, 04 Maret 2019 | 13:47 WIB

Atasi Kebakaran Gambut, BPBA Turunkan Alat Berat

Atasi Kebakaran Gambut, BPBA Turunkan Alat Berat

News | Senin, 04 Maret 2019 | 13:15 WIB

Cerita Warga Riau Lolos dari Maut Usai Bergelut dengan Harimau

Cerita Warga Riau Lolos dari Maut Usai Bergelut dengan Harimau

News | Minggu, 03 Maret 2019 | 06:23 WIB

PNS Ini Curi Kambing Dengan Cara Tak Lazim

PNS Ini Curi Kambing Dengan Cara Tak Lazim

News | Sabtu, 02 Maret 2019 | 14:46 WIB

Kiai di Lampung Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin Lewat Gerakan Sate Jowo

Kiai di Lampung Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin Lewat Gerakan Sate Jowo

News | Sabtu, 02 Maret 2019 | 08:55 WIB

Terkini

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Foto | Sabtu, 14 November 2026 | 23:34 WIB

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 23:30 WIB

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 23:05 WIB

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 22:30 WIB

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Surakarta | Sabtu, 14 November 2026 | 22:14 WIB

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

×