Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengusut tuntas rumor jual-beli jabatan di pemprov.
Bestari juga mempertanyakan kinerja Komite Pencegahan Korupsi—KPK ala DKI—bentukan Anies, yang dulu disebut-sebut dibentuk untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia meminta Bambang Widjojanto, pemimpin KPK Jakarta, untuk memberikan pernyataan dan bergerak untuk mengusut isu tersebut karena sudah menjadi perbincangan publik.
"Kan ada KPK Jakarta. Kalau tak ada api, tak bakal ada asap. Itu Bambang Wijayanto dan kawan-kawan jangan cuma duduk diam, berikan masukan kepada gubernur, bagaimana caranya mengantisipasi itu," kata Bestari, Selasa (5/3/2019).
Bestari mencurigai isu jual-beli jabatan tersebut benar-benar ada, dan pasti pelakunya berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.
"Kalau ada jual beli jabatan pastinya aparatur, enggak mungkin orang luar," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menyarankan, KPK DKI Jakarta untuk bergerak secara independen untuk menghindari konflik kepentingan.
Sebelumnya, Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). Pelantikan tersebut terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.
Rotasi jabatan ini diklaim Anies sebagai bentuk penyegaran organisasi dan percepatan pembangunan. Namun, Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima keluhan soal transaksi jual beli jabatan untuk jabatan lurah dan camat.
TERPOPULER
