Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyebut ada 17,5 juta data pemilih tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2019. Data tersebut disampaikan saat BPN melaporkan temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo - Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan temuan data tak wajar tersebut berasal dari riset tim IT internal BPN. Data tersebut dihimpun sejak 15 Desember dan disampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPU.
"Kami sudah melakukan riset ini selama beberapa bulan dan pertemuan dengan KPU. Menurut tim IT kami masih ada masalah sejumlah 17,5 juta nama," ujar Hashim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/03/2019).
Sementara Juru Bicara BPN Riza Patria menjelaskan, temuan tak wajar yang dimaksud adalah terdapat sejumlah nama di DPT yang lahir pada tanggal 1 Juli sebanyak 9,8 juta.
Lalu pada 31 Desember terdapat 3 juta nama, dan 1 Januari 2,3 juta jumlah nama yang lahir pada tanggal bersamaan. Menurut data internal BPN, selain pada tiga tanggal tersebut rata-rata jumlahnya hanya 400-500 ribu nama.
Riza berharap lapran BPN bisa ditindaklanjuti penyelenggara pemilu.
Setelah lapor ke KPU, BPN Prabowo - Sandiaga akan menyampaikannya temuan serupa ke Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan akan terus melakukan penyisiran langsung sampai 17 Maret terhadap data tak wajar itu.
"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil, untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar. Kami juga akan lakukan penyisiran langsung sampai tanggal 17 Maret," ucap Riza.
TERPOPULER
