BPN: Pemerintahan Jokowi Produksi Hoaks Soal Pembebasan Siti Aisyah

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 13 Maret 2019 | 10:38 WIB
BPN: Pemerintahan Jokowi Produksi Hoaks Soal Pembebasan Siti Aisyah
Siti Aisyah saat mencium tangan Presiden Jokowi di Istana Negara. (Suara.com/Ummy H. S)

Suara.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyebarkan hoaks terkait klaim pembebasan Siti Aisyah merupakan hasil lobi politik dengan pemerintah Malaysia. Sebab, menurut Dahnil, klaim lobi politik yang dilakukan pemerintah Indonesia telah dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Dahnil mengatakan bangsa Indonesia kehilangan kewibawaan lantaran upaya kebohongan yang dilakukan pemerintah terkait pembebasan Siti Aisyah dari jeratan hukum tuduhan pembunuhan Kim Jongnam. Padahal, kata dia, pembebasan Siti Aisyah dikarenakan putusan pengadilan, bukan dari lobi-lobi politik pemerintahan Jokowi.

"Ketika berbohong adalah kebiasaan, maka pembebasan WNI pun diklaim sebagai kerja politiknya, dan yang memalukan lantas dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebagai bangsa kita kehilangan wibawa oleh laku (kebohongan) pemerintah seperti ini," tulis Dahnil dalam akun Twitter pribadinya @dahnilanzar pada Rabu (13/3/2019).

Dahnil kemudian menyandingkan sikap pemerintah dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bersikap tidak mengklaim atas pembebasan Siti Aisyah. Menurutnya, jika pemerintah tidak 'over' dalam momen pembebasan Siti Aisyah, maka negara tidak perlu dipermalukan sampai harus ada klarifikasi dari Mahathir.

"Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah," ujarnya.

"Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK (Jusuf Kalla), sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia," sambungnya.

Karena klaim dari pemerintah adanya upaya melobi Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah dari hukumannya, lantas klaim tersebut dinilai Dahnil sebagai bentuk kebohongan nyata. Pasalnya, pernyataan pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly langsung dibantah Mahathir.

"Produsen hoax dan kebohongan itu nyata. Bahkan, kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BPN Tuding Kubu 01 Alihkan Perhatian Massa Agar Tak Nonton Debat Ketiga

BPN Tuding Kubu 01 Alihkan Perhatian Massa Agar Tak Nonton Debat Ketiga

News | Selasa, 12 Maret 2019 | 18:29 WIB

BPN Prabowo - Sandiaga Lapor ke KPU Ada DPT Ganda di Daerah

BPN Prabowo - Sandiaga Lapor ke KPU Ada DPT Ganda di Daerah

News | Senin, 11 Maret 2019 | 10:31 WIB

BPN Rapat di Solo, Timses Jokowi: Kubu Prabowo Akui Elektabilitas Rendah

BPN Rapat di Solo, Timses Jokowi: Kubu Prabowo Akui Elektabilitas Rendah

News | Jum'at, 08 Februari 2019 | 15:53 WIB

Kubu Prabowo Sebut Kelompok yang Ingin Laporkan Jokowi Karena Terganggu

Kubu Prabowo Sebut Kelompok yang Ingin Laporkan Jokowi Karena Terganggu

News | Kamis, 07 Februari 2019 | 16:52 WIB

Hashim Sebut Keturunan PKI Boleh Dukung Prabowo, BPN: Semua Punya Hak Sama

Hashim Sebut Keturunan PKI Boleh Dukung Prabowo, BPN: Semua Punya Hak Sama

News | Senin, 28 Januari 2019 | 22:18 WIB

Terkini

Bukan Hanya Pangan dan Tempat Tinggal, Ini Kebutuhan Utama Warga Terdampak Gempa NTT

Bukan Hanya Pangan dan Tempat Tinggal, Ini Kebutuhan Utama Warga Terdampak Gempa NTT

News | Jum'at, 04 September 2026 | 00:32 WIB

Pertama Kali Donor Darah? Simak Panduan dan Persiapannya dari Aksi Indodana Finance-KSDD

Pertama Kali Donor Darah? Simak Panduan dan Persiapannya dari Aksi Indodana Finance-KSDD

Lifestyle | Jum'at, 04 September 2026 | 00:24 WIB

Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi

Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi

Sumsel | Kamis, 03 September 2026 | 23:14 WIB

FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen

FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen

Bola | Kamis, 03 September 2026 | 23:00 WIB

Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri

Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri

Video | Kamis, 03 September 2026 | 23:00 WIB

Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional

Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional

Sumut | Kamis, 03 September 2026 | 22:58 WIB

Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan

Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan

Sumsel | Kamis, 03 September 2026 | 22:52 WIB

Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS

Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS

Jatim | Kamis, 03 September 2026 | 22:49 WIB

Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau

Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau

Jabar | Kamis, 03 September 2026 | 22:42 WIB

Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah

Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah

Bogor | Kamis, 03 September 2026 | 22:38 WIB

×