Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik percaya diri bisa melobi seluruh fraksi di Parlemen Kebon Sirih supaya bisa merestui rencana Gubernur DKI Anies Baswedan menjual saham PT Delta Djakarta Tbk.
Taufik mengklaim masih melobi anggota DPRD dari partai-partai yang belum merestui penjualan saham perusahaan yang memproduksi Anker bir tersebut
"Ya nanti kita satukan (pandangan). Fraksi kami kan Gerindra, ya kami melobi-lobi fraksi lain. Banyak faktor yang menurut saya banyak positifnya dijual," ucap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
"Saya meyakini setuju kalau anda baca sekarang sudah muncul setuju-setuju. Saya setiap hari sekarang komunikasi sama teman-teman ini loh ini, setelah ada penjelasan kita semua setuju," kata Taufik menambahkan.
Menurut Taufik saham PT Delta sebesar 26.25 persen milik Pemprov DKI itu harus dijual karena deviden atau keuntungan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta.
"Saya kira ini salah satu faktornya. Anda bayangkan kalau sekarang kita dapat Rp 1,2 triliun dia maksimum Rp 50 miliar lah setahun, dikali 24 tahun baru dapat duit Rp 1,4 triliun selama 24 tahun pemerintah DKI tersandera," jelasnya.
Selain itu penjualan saham bir itu akan memudahkan Pemprov DKI ketika ingin menertibkan penjualan bir di masyarakat karena tidak ada keterikatan dengan perusahaan yang memproduksi.
"Pemerintah daerah lebih leluasa ketika mau menertibkan. Tapi kan pemerintah daerah dagang, dagang minuman keras, kalau yang Delta itu perolehannya keuntungan bukan pembangunan," ucap Taufik.
Seperti diketahui, rencana Anies menjual saham PT Delta Djakarta milik Pemprov DKI Jakarta sebesar 26,25 persen belum direstui DPRD DKI. Meski Anies sudah bersurat ke DPRD sebanyak dua kali sejak Mei 2018 tetap saja masih ada beberapa anggota yang belum setuju dengan rencana tersebut.
Sementara Anies ingin menjual saham itu karena sudah berjanji pada masa kampanye dulu dan berdalih saham dengan nilai jual Rp 1,2 triliun tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta.
TERPOPULER
