Curhat Nadiem Usai Dituntut 18 Tahun: Saya Patah Hati karena Sangat Cinta Negara Ini

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku kecewa dan patah hati usai dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Namun, di tengah tekanan perkara yang menjeratnya, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal pernah masuk ke pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

“Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup,” tegas Nadiem.

Mantan bos Gojek itu menyebut pengabdian di pemerintahan merupakan pilihan yang ia ambil demi kontribusi terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

Karena itu, ia mengaku tidak mungkin menolak amanah saat diminta masuk kabinet.

Namun, Nadiem tak menutupi rasa kecewanya terhadap proses hukum yang kini menimpanya. Ia mengaku sakit hati karena merasa pengabdiannya justru berujung pada tuntutan pidana berat.

“Saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuman patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, ya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena saya cinta kepada negara ini,” jelas Nadiem.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022.

Selain hukuman badan, jaksa juga menuntut denda Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar, harta maupun pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 809,5 miliar dan Rp 4,8 triliun.

“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun,” pungkas jaksa.