Berkas Rampung, Bupati Pakpak Bharat Dikirim ke Rutan Tanjung Gusta

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
Berkas Rampung, Bupati Pakpak Bharat Dikirim ke Rutan Tanjung Gusta
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Selama penyidikan kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 50 saksi.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Bupati Pakpak Barat Remigo Yolando Berutu dari rumah tahanan C-1 Cabang KPK, Jakarta ke rutan Tanjung Gusta, Medan, Kamis (14/3/2019), hari ini. Pemindahan itu dilakukan setelah KPK merampungkan berkas perkara milik Remigo yang menjadi tersangka kasus suap proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, berkas perkara ini juga sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar bisa segara disidangkan ke pengadilan. Selain Remigo, tersangka lain yang telah dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak swasta Hendriko Sembiring.

"KPK membawa tahanan dari Jakarta ke sejumlah Rutan di Medan, Sumatera Utara. Rencana persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Medan," kata Febri saat dikonfirmasi wartawan.

Selama penyidikan kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 50 saksi. Puluhan saksi yang diperiksa itu berasal dari dari pejabat daerah Kabupaten Phakpak Bharat dan pihak swasta.

Untuk diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK menangkap Bupati Remigo pada Minggu (18/11) dini hari. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 550 juta. Selain Remigo, KPK juga menangkap 5 orang lainnya di 3 kota terpisah, yakni Medan, Jakarta dan Bekasi.

Atas perbuatannya, Remigo Yolando Berutu dan dua tersangka lainnya disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS