Suara.com - Jalan utama Kota Depok, Jawa Barat akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap. Rencanannya, penerapan tersebut akan dilakukan di Jalan Margonda setelah 17 April, atau usai Pemilu 2019.
Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Heru Wisnu Wibowo mengatakan, wacana ganjil genap sudah lama digulirkan Pemerintah Kota Depok.
"Wacana itu pun sebenarnya telah lama digulirkan oleh Dishub Kota Depok. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut. Saya memberi bocoran, kebijakan itu bakal direalisakan usai Pemilu 2019," kata Heru di kawasan Perumahan Podomoro, Kecamatan Cimanggis, Depok, Kamis (14/3/2019).
Penerapan ganjil genap yang akan diterapkan Pemerintah Kota Depok di Jalan Margonda dinilai sangat cocok jika diterapkan pada akhir pekan atau pada Sabtu - Minggu. Sebab, warga Depok kebanyakan berkerja di Jakarta.
"Kemacetan itu akan terjadi di kota tersebut pada saat weekend atau Sabtu-Minggu. Waktu itu saya pernah bicara dengan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, katanya mau menerapkan ganjil genap di akhir pekan,” kata Heru.
Selain itu, Jalan Margonda merupakan kawasan yang telah dipenuhi dengan pemukiman vertikal atau apartemen dan pusat perbelanjaan yang terkesan tidak memperhatikan kondisi ruas jalan.
"Pemerintah Kota Depok jangan hanya memikirkan pembangunan properti, namun juga memperhatikan aspek transportasi. Ini penting mengingat Depok adalah salah satu kota penyanggah ibu kota yang memiliki andil sebagai penyumbang kemacetan," kata dia.
Kawasan yang menjadi sorotan BPTJ di Kota Depok dari segi arus lalu lintas adalah Jalan Margonda.
"Sebagai penyangga ibu kota Transit Oriented Development atau TOD sangat dibutuhkan agar masyarakat yang bekerja di Jakarta dapat dengan mudah mengakses kendaraan umum, sehingga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan," kata dia.
"Ganjil genap dinilai cukup ampuh pengunaan pada kendaraan pribadi," pungkasnya. (Supriyadi)
Kontributor : Supriyadi
TERPOPULER
