Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, Indonesia menjadi negara yang amat dipercaya oleh PBB untuk menjadi penengah atau mengatasi konflik yang terjadi di negara lain.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat debat capres sesi keempat yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Menurut Jokowi, Indonesia membangun hubungan internasional dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan hanya sekedar diplomasi. Namun juga dengan upaya seperti ekonomi, seperti ekspor.
"...Kita dipercaya mengatasi konflik di negara-negara lain," ujar Jokowi.
Lantas bagaimana fakta sebenarnya sikap Indonsia terkait konflik yang terjadi di negara lain di dunia?
Salah satu konflik yang menjadi sorotan dunia adalah kasus penindasan yang menimpa warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.
Dilansir dari Tempo, pada Senin 17 Desember 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada dasarnya Indonesia tidak setuju dengan pelangggaran hak asasi manusia. "Pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia," kata JK di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.
Namun penindasan terhadap umat muslim Uighur, menurut JK, merupakan masalah internal China. "Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaram HAM juga harus kita perjuangkan," tuturnya.
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan terdapat satu juta muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.
Baca Juga: Pengalaman di Tentara, Prabowo Singgung Budaya Asal Bapak Senang ke Jokowi
Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, mereka juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. Kabarnya, para tahanan tidak diberi makan dengan baik. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.
PBB mendesak pemerintah Beijing untuk mengakhiri penahanan dan segera membebaskan mereka. PBB juga meminta Beijing memberi data tentang jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan.
Pemerintah Cina mengakui menahan sejumlah orang. Namun mereka berdalih tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah terorisme. Mereka juga membantah menahan orang tanpa proses hukum. Menurut Cina, warga Uighur justru mendapat pelatihan keterampilan kerja.
Namun di sisi lain, melansir Kantor Berita Turki Anadolu, Indonesia juga sudah menunjukkan sikapnya terkait konflik yang menimpa minoritas Rohingya, Myanmar. Bahkan dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang tegas atas masalah Rohingya.
