Suara.com - Pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz yang dimutasi karena dinilai mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga mendapat respon dari Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Wakil Sekjen Partai Demokrat tersebut berpesan kepada Polri mengenai opini publik yang rawan negatif hingga Pemilu usai.
Dalam konteks kasus Sulman, Rachland menjelaskan bahwa pengakuan tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan publik.
Rachland menilai, seharusnya ada penyelidikan untuk membongkar transparansi dari pengakuan Sulman untuk membuktikan pernyataan yang benar.
"Pengakuan Kapolsek berhubungan dengan kepentingan publik. Bantahan Kapolres cuma tentang keterlibatan dirinya. Harusnya ada penyelidikan independen untuk menentukan apa dan siapa yang benar," jelas Rachland dalam akun Twitternya @RachlandNashidik pada Senin (1/4/2019).
Selain itu, Rachland juga menilai kalau pernyataan dari Sulman membuktikan bahwa adanya keberpihaknya di tubuh Polri pada masa Pemilu 2019.
Ia berpesan kepada Polri untuk memikirkan dampak dari peristiwa tersebut, karena opini publik yang terlanjur negatif bisa saja bergulir hingga Pemilu 2019 usai.
"Maha penting untuk mengingatkan aparat hukum, khususnya Polisi yang sedang dalam sorotan besar publik, usia public distrust kepadanya akibat kegagalan bersikap netral, akan lebih panjang dan melampaui Pemilu bulan depan," ujarnya.
"Ini menempatkan praktek negara hukum pada bahaya kesangsian," jelasnya.
Baca Juga: April Mop, Bank Indonesia: Jangan Sampai Tertipu Uang Palsu
Untuk diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz angkat bicara terkait dimutasi ke Polda Jawa Barat karena dianggap tidak netral mendukung calon presiden nomor urut dua Prabowo - Sandiaga.
Sulman menegaskan dirinya seperti dizalimi. Padahal, ia hanya menjalankan tugas sebagai kapolsek untuk memastikan kegiatan deklarasi Prabowo - Sandi pada tanggal (25/2/2019) di wilayah Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat agar berjalan sesuai ketentuan.
Sulman Aziz juga mengungkapkan mendapatkan instruksi dari Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Kapolres Garut mengatakan jika Jokowi kalah di wilayahnya, maka dia akan menghukum semua jajarannya.
Perintah itu keluar pada Februari 2019 dalam sebuah rapat di Polres Garut. Perintah itu dikeluarkan sebelum acara deklarasi dukungan Prabowo - Sandiaga di Pasirwangi berlangsung pada 25 Februari lalu.
