Suara.com - Meski berada dalam kubu yang sama, perbedaan pandangan politisi senior, jika menemukan kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) ditunjukan Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais dengan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo.
Jika Amien Rais memilih mengerahkan kekuatan rakyat atau people power, jika terbukti ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Hashim malah akan melaporkannya ke lembaga internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Interpol.
Hashim beralasan bahwa kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk ke dalam tindakan pidana. Pihaknya enggan memberikan toleransi jika ada kecurangan benar terbukti di Pemilu 2019.
"Karena kecurangan itu pidana. Kalau ada bukti kecurangan kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir," ungkap Hashim dalam diskusi bertajuk 'Final Voters List (DPT) and Electoral Fraud' di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2019).
Hashim mengungkapkan, jika nantinya kecurangan tersebut benar terbukti terjadi di Pilpres 2019, pihaknya akan melayangkan gugatan.
Sebelumnya, Hashim sudah berusaha mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan DPT bermasalah sebelum hari pencoblosan tiba yakni 17 April mendatang.
Hashim menyebut pihaknya mungkin saja akan melaporkan kecurangan tersebut ke sejumlah lembaga baik secara nasional hingga ke tingkat internasional, salah satu contohnya ialah Pengadilan HAM Internasional di Geneva, Swiss hingga The International Criminal Police Organization atau lebih dikenal dengan sebutan Interpol.
"Ya mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor interpol, tergantung (Direktorat BPN) bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Geneva, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, kecurangan dalam Pemilu juga pernah terjadi di Thailand. Di sana, katanya, beberapa LSM setempat juga mempersoalkannya.
"Ini di Thailand hampir beberapa LSM internasional persoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan petahana di Thailand," ujarnya.
Namun, bukan berarti Hashim tidak sepakat dengan niat Amien Rais yang akan mengerahkan kekuatan rakyat atau people power jika kecurangan itu benar terjadi. Menurutnya, people power tidak melanggar aturan.
"Kalau people power itu sah juga rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat," jelasnya.
TERPOPULER
