"Karenanya negara at least sekarang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab kualitas parpol. Negara harus lakukan investasi dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan parpol. Sehingga partai politik sebagai instrumen politik tidak ditunggangi oligarki, tidak dimiliki oleh personal tertentu," tambahnya.
Kendati begitu, kata Budiman, parpol tersebut harus transparan dan memiliki akuntabilitas yang jelas.
Hal itu sebagaimana lembaga negara lainnya yang juga dibiayai oleh negara.
"Sebagai lembaga politik yang nantinya akan diusulkan untuk dibiayai sebagian oleh negara harus transparan, harus ada akuntabilitas sebagaimana dengan lembaga negara yang lain," jelasnya.