Suara.com - Peneliti Senior Amnesty International Papang Hidayat menyebut kedua kandidat pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Joko Widodo - Maruf Amin kurang mendalam membahas isu Hak Asasi Manusia (HAM).
Papang berpendapat pembahasan HAM dianggap kurang menjadi sorotan selama masa kampanye atau pemaparan visi-misi pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu disebutkan Papang setelah memberikan sembilan agenda prioritas HAM kepada dua kubu peserta pemilu, Ferry Mursyidan Baldan dan Maman Imanulhaq. Papang juga menyebut rangkaian agenda debat kandidat pilpres tidak menjadikan isu HAM dibahas mendalam.
"Dari kegiatan kampanye mereka, dari visi-misi, tidak terlalu mendalam. Kemudian ada beberapa momentum kita terlewat seperti debat capres - cawapres isu HAM belum menjadi mainstream," ujar Papang di gedung HDI HIVE Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).
Menurut Papang, tidak hanya Amnesty Indonesia yang mencoba mendekati kedua kubu kandidat pilpres untuk membahas isu HAM selama masa kampanye, tapi juga organisasi HAM lainnya.
Mereka, disebut Papang, berharap besar agar kedua kubu manapun yang menang nantinya dapat mendengarkan dan mengakomodir isu HAM di periode mendatang.
"Ini bukan cuma Amnesty tapi banyak organisasi HAM lainnya berusaha mendekati kelompok yang berkompetisi politik ini untuk berusaha mendengarkan dan mau memasukan agenda HAM," kata Papang.
Setelah Pemilu selesai, Papang menyebut nantinya bersama organisasi HAM lainnya akan gencar untuk menawarkan agenda kasus HAM pada tahun pertama masa kepemimpinan baru.
Karena bagi Papang, masa tersebut adalah masa pembuatan kebijakan baru dan menjadi peluang untuk memasukan agenda HAM.
Baca Juga: Amnesty Internasional Desak Polri Bebaskan Robertus Robet
Papang mengatakan jika nantinya kubu pemenang Pemilu tidak bisa tuntas memasukan dan menyelesaikan kasus HAM yang sudah ditawarkan, ia mengaku akan mendekati kubu oposisi.
Dia beralasan, kubu oposisi disebut Papang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan Pemerintah mendatang.
"Siapapun yang menang atau kalah mereka masih terlibat dalam urusan politik. Karena oposisi masih bisa memengaruhi keputusan politik tertentu. Jadi siapapun yang kalah atau menang harus kita dekati," jelas Papang.
