Suara.com - Masyarakat Demokrasi Anti Hoaks melaporkan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn ke Bareskrim Polri, Selasa (16/4/2019). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono juga turut mendampingi.
Koordinator Masyarakat Demokrasi Indonesia Anti Hoaks Pandaopotan Lubis mengatakan, pihaknya membuat laporan lantaran Allan dinilai ikut campur dalam mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia, khususnya saat Pemilu 2019.
"Ada seorang warga negara asing ingin masuk situasi masyarakat kita, apalagi kita sedang mengadakan pesta demokrasi, pemilu 2019," kata Pandaopotan di Bareskrim Polri.
Allan sendiri dilaporkan melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Jurnalis asal Amerika Serikat itu dianggap telah menyebarkan berita bohong yang bisa mempengaruhi masyarakat dan menganggu stabilitas negara.
Pandaopotan menyebut, pihaknya juga melampirkan sejumlah barang bukti berupa materi atau tulisan yang dibuat oleh Allan serta bukti transfer sebuah bank.
Selain itu, tambah Pandaopotan, pihaknya juga melampirkan bukti tentang kebohongan Allan soal rapat di Kertanegara pada 21 Desember 2018 lalu.
"Yang sebenarnya, salah satu orang yang disebut menghadiri rapat itu ternyata mengklarifikasi tidak pernah ada rapat pada tanggal 21 Desember. Jadi dia berani mengatakan bahwa rapat-rapat tersebut itu merupakan berita adalah palsu," jelasnya.
Ia berharap, agar pelaporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya juga membandingkannya dengan proses hukum yang menimpa terdakwa kasus berita hoaks Ratna Sarumpaet yang cepat ditangani polisi.
"Jangan hanya Ratna sarumpaet yang kena. Itu sama, harusnya kalau ada WNA yang diadukan harusnya direspons cepat juga," ungkap Pandaopotan.
Namun, setelah masuk ke kantor polisi pukul 16.00 WIB, ia mengatakan pelaporan ditunda hingga Kamis (18/4/2019) dengan alasan ada hajat besar, yaitu Pemilu 2019.
Dalam tulisannya, Allan menceritakan Prabowo menggelar rapat dengan orang-orang 'lingkaran satu'-nya pada 21 Desember 2018. Orang-orang 'ring 1' Prabowo itu terdiri dari deretan purnawirawan TNI, petinggi partai dan aktivis.
Kemudian, Allan juga mengunggah sebuah laporan berupa notulen hasil dari rapat tersebut. Dalam laporannya, Prabowo juga diduga telah menujuk sejumlah orang untuk mengerjakan beberapa tugas seperti menunjuk kapolri baru, guna melemahkan gerakan HTI dan FPI.
Dalam rapat itu, BIN juga diminta untuk menumpas radikalisme di Indonesia dan juga melemahkan partai politik yang berseberangan dengan Prabowo.
Tak hanya itu, ada juga tugas yang diberikan untuk menumpas Demokrat dan PKS, partai koalisi yang mendukung Prabowo.
TERPOPULER
