Pengamat Tata Kota: Belum Ada Urgensi Ibu Kota Negara Dipindah dari Jawa

Suara.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, belum ada aspek urgensi untuk memindahkan ibu kota negara ke luar DKI Jakarta ataupun Pulau Jawa.

Apalagi kalau alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara hanya karena arus kendaraan kerap macet, sering banjir, serta padatnya penduduk di Pulau Jawa.

"Secara umum, sebenarnya argumentasinya atau alasan yang dikemukan itu, saya tidak setuju. Kalau latar belakangnya karena macet atau banjir, bahkan karena urbanisasi justru menurut saya tidak tepat," ujar Nirwono kepada Suara.com, Selasa (30/4/2019) malam.

Nirwono meyakini, DKI Jakarta yang kekinian menjadi ibu kota negara, memunyai kemampuan untuk membenani persoalan seperti macet maupun banjir.

Soal maraknya urbanisasi ke Jakarta, Nirwono menilai hal tersebut masih bisa diredam dengan upaya pemerataan pusat-pusat kegiatan pemerintahan di Pulau Jawa.

"Jadi yang dicari itu akar persoalannya dari atas ke bawah, kemudian di selesaikan. Kalaupun ibu kota negara dipindahkan, bukan berarti persoalan seperti macet dan banjir jakarta selesai pula,” tuturnya.

Pendanaan

Nirwono juga menyoroti dana pemindahan ibu kota negara yang ditaksir mencapai Rp 400 triliun. Menurutnya, ketimbang membangun ibu kota baru, lebih baik dana itu didistribusikan ke sejumlah daerah penyangga Jakarta.

Ia mengatakan, kalau dana itu diberikan kepada sejumlah daerah yang warganya kerap melakukan urbanisasi ke Jakarta, maka persoalan kepadatan penduduk serta kemacetan kendaraan di Jakarta bisa teratasi.

"Misalnya diberikan ke Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur sehingga warga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah tidak perlu lagi pendatanganya datang ke Jakarta. Karena di masing provinsi sudah ada kegiatan ekonomi," kata dia.

Tak hanya itu, Nirwono menyarankan seharusnya pemerintah juga berani mendistribusikan pembangunan ke luar Pulau Jawa misalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Ia menyayangkan kalau dana pemindahan ibu kota itu ditaksir Rp 323 Triliun atau Rp 466 Triliun. Sebab, dana itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil pemerataan pembangunan.

”Misalnya, ibu kota negara dipindah ke Pulau Kalimantan. Susah orang Sumatera berbondong-bondong pindah ke Kalimantan. Atau orang Papua pindah ke Kalimantan,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Jawa.

Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama, ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.

Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.

"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.

Jokowi mengatakan, alasan pemindahan tersebut bukan karena Jakarta sudah tak laik, melainkan Pulau Jawa keseluruhan.

Berdasarkan data, total penduduk di Pulau Jawa sudah 57 persen dari total 267 juta jiwa di Indonesia.

Sementara total penduduk di Pulau Sumatera sebesar 21 persen; Kalimantan 6 persen; Sulawesi 7 persen; Palua dan maluku 3 persen dari total penduduk Indonesia.

"Jawa sudah 57 persen penduduknya, apa mau bertambah lagi? Di luar Jawa masih kecil. Soal kemacetan juga bukan hanya di Jakarta, tapi banyak daerah di Jawa,” terangnya.

Belum lagi degradasi sosial yang sudah menajam. Degradasi sosial adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.

"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam," kata dia.

Mengenai banjir juga jadi alasan Jokowi memilih luar Pulau Jawa sebagai alternatif lokasi ibu kota baru.

"Banjir setiap musim hujan menjadi ancaman di Jakarta. Sementara pada musim kemarau, air bersih hanya 2 persen dari total kebutuhan. Pencemaran alam juga banyak di Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa  merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” tuturnya.