Suara.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid menganggap pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlalu berlebihan. HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid itu menanggapi pernyataan Tito terkait gerakan people power dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah sah bisa dijerat pidana.
Menurutnya, berlebihan apabila people power kemudian dikaitkan dengan niatan makar atau usaha untuk menjatuhkan pemerintah. HNW meminta kepada Polri untuk tidak lantas menakut-nakuti masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dengan pidana.
"Kalau itu dikaitkan dengan tuduhan makar ya saya kira juga berlebihan. Jangan ditakut-takuti dengan tuduhan makar dan lain sebagainya," kata Hidayat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (8/5/2019).
Hidayat kemudian menyampaikan kalau upaya makar tidak bisa dilihat secara sederhana karena tujuannya untuk menggulingkan pemerintah. Yang ada saat ini sejumlah masyarakat ingin menyampaikan kegundahannya melihat kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 dan menurut Hidayat langkah itu masih sah di mata hukum.
Anggapan Hidayat itu berlandaskan hak dari masyarakat yang hidup di dalam negara demokrasi. Menurutnya, masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Ketimbang menakut-nakuti masyarakat, Hidayat meminta kepada Kapolri untuk mengajak seluruh pihak untuk menggunakan hukum dengan sebaik-baiknya.
"Demokrasi memberi ruang untuk menghadirkan kritik, menghadirkan informasi. Lebih bagus kalau pak Kapolri mengajak semua pihak untuk menaati hukum, melaksanakan hukum sebaik-baiknya," tandasnya.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan apabila ada pengerahan kekuatan massa atau people power yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat sedianya harus melewati mekanisme yang sudah ditentukan. Tetapi apabila people power tersebut dikerahkan dengan kepentingan untuk menjatukan pemerintah maka penggeraknya bisa dijatuhi hukuman pidana.
Hal itu diungkapkan Jenderal Tito saat menyampaikan paparan evaluasi pasca Pemilu 2019 dalam rapat kerja bersama DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019). Tito menegaskan apabila people power tersebut jelas untuk menggulingkan pemerintah, maka pencetus people power tersebut bisa dikenai pasal 107 KUHP tentang makar untuk menggulingkan pemerintah.
"Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas," kata Tito.
Baca Juga: Pascapemilu, Kapolda Metro Ingatkan Masjid Tak Dipakai untuk Memprovokasi
"Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya," sambungnya.
