Waketum Gerindra Usir Demokrat dari Koalisi Prabowo - Sandiaga

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ia juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya untuk tidak bersikap seperti serangga undur-undur.

Arief menyampaikan kepada Demokrat agar bersikap tegas, apabila memang ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak perlu menunjukkan sikap ogah-ogahan dalam mendukung Prabowo – Sandiaga.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).

Lagipula menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiag. Arief menyebutkan Demokrat malah membuat elektoral Prabowo – Sandiaga merosot.

"Wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo - Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat blak-blakan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo – Sandiaga kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin pemenang Pilpres 2019.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hal tersebut dilakukan karena partainya memunyai kewajiban mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.

Setelahnya, kata dia, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.

Hal tersebut, akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, enggak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.

Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo – Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.

"Saya melihat yang punya peluang besar ke depan (gabung) PAN dan Demokrat," kata Karding, Rabu (1/5) lalu.

Sehari setelah pernyataan itu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5). Perbincangan Jokowi dan AHY tersebut berlangung secara tertutup sekitar 30 menit.

Seusai pertemuan, putra Ketua Umum Partai Demokrat SBY itu mengakui kedatangannya lantaran mendapat undangan dari Jokowi. Bahkan dirinya mengaku sudah lama tidak berbincang-bincang dengan calon presiden petahana tersebut.

"Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Jokowi atas undangan beliau dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahmi," ujar AHY.