Suara.com - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengaku pihaknya sudah 'mencium' adanya gerakan people power di wilayah Jabodetabek. Namun, jumlahnya belum banyak.
"Di sekitar Jakarta, Bogor ada, Depok, Tanggerang dan Bekasi juga. Kalau di wilayah lain kecil dan kita harapkan tidak terlalu banyak," kata Dedi saat ditemui di Kantor Radar Bogor, Kamis (16/5/2019).
Dedi menambahkan, sampai saat ini Polri masih terus melakukan pelacakan adanya gerakan tersebut melalui media sosial. Ia pun berharap agar tokoh agama setempat untuk meredam gerakan tersebut.
"Kita mengimbau kepada masyarakat melalui tokoh agama untuk bisa meredam massanya," ungkap Dedi.
Sementara, Polri juga berharap agar pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak menerima dengan proses Pemilu untuk menyampaikan aspirasinya melalui koridor-koridor konstitusional yang disediakan.
"Sampaikan aspirasi lewat koridor konstitusional sesuai Undang-Undang 1998 dengan memperhatikan Pasal 6. Jika pasal itu dilanggar Polri dapat lakukan pembubaran sesuai Pasal 15," tandasnya.
Untuk diketahui, Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon menyatakan kubunya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti klaim kecurangan Pemilu 2019. Justru, Fadli menyebut, Prabowo - Sandiaga lebih memilih gerakan people power dari para pendukung.
Fadli menjelaskan bahwa langkah mengadu ke Mahkamah Konstitusi dirasakan tidak efektif mengingat pengalaman Prabowo yang kalah saat menggugat hasil Pilpres 2014 silam. Fadli mengingat saat itu pihak MK sama sekali tidak menyentuh bukti-bukti yang dibawa oleh pihaknya.
Kontributor : Rambiga
Baca Juga: Ganti People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, BPN: Tujuannya Sama
