Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta pemerintahan Jokowi tidak abai soal adanya ajakan referendum Aceh. Ajakan itu sebelumnya disuarakan oleh mantan panglima Gerekan Aceh Merdeka atau GAM, Muzakir Manaf alias Mualem.
Dalam akun Twitter pribadi miliknya @FerdinandHaean2, Ferdinand mengatakan jika ajakan referendum di Aceh dibiarkan, ia khawatir akan ada ajakan serupa untuk wilayah lainnya di Indonesia.
"Pernyataan Referendum Aceh jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!!" tulis Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (29/5/2019).
Menurut Ferdinand, ajakan referendum tersebut karena didasari oleh ketidakadilan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat.
"Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian rezim pemerintah paling tak adail," ujarnya.
Diketahui, Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.
Muzakir Manaf merupakan mantan panglima Gerekan Aceh Merdeka atau GAM yang saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) dari Partai Aceh (PA). Muzakir Manaf juga pernah menjadi wakil gubernur Aceh.
Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam kemarin.
“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” begitu tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel "hidup Mualem".
Baca Juga: Jokowi - Prabowo Tak Juga Bertemu, Demokrat: Kenapa Silaturahmi Diharamkan?
