Saksikan Sidang Sengketa Pilpres via TV, Sandiaga: Keadilan Rakyat Terkoyak

Suara.com - Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, perdana digelar oleh Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Namun, dalam persidangan itu, Prabowo maupun Sandiaga tidak hadir. Meski begitu, Sandiaga mengakui mengikuti persidangan itu dari siaran langsung stasiun televisi.

Ia mengatakan, menyaksikan saat berkas gugatan kubunya dibacakan oleh tim hukum melalui televisi.

"Melalui televisi saya menyaksikan sendiri gugatan yang dibacakan tim hukum. Sangat konstruktif dan argumentatif," ujar Sandiaga seusai salat Jumat di Masjid At Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sandiaga mengklaim, materi gugatan dalam berkas yang disampaikan tim hukum dalam persidangan memunyai dalil kuat mengenai adanya kecurangan Pilpres 2019.

Selain itu, kata dia, gugatan tersebut juga mengandung pesan moral mengenai keadilan rakyat yang telah tercederai.

"Secara legal jelas banyak dalil yang amat kuat, dan secara politik juga gamblang menyangkut sisi moral juga jelas, ada rasa keadilan yang terkoyak, rasa keadilan rakyat yang tercederai," kata Sandiaga.

Untuk diketahui, sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa pilpres ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

KPU sebagai pihak termohon bersama Bawaslu sebelumnya menyatakan kesiapannya menghadapi sidang perdana yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga ini.

Kuasa hukum KPU juga sudah siap dan tinggal menunggu proses persidangan apakah memerlukan tambahan alat bukti dan saksi.

Kalau diperlukan mendatangkan saksi dari komisioner KPU kabupaten/kota beserta tambahan alat bukti baru, maka pihaknya juga sudah siap, termasuk dari Jawa Timur.