Tak Ada Istilah Sekolah Favorit, Yogyakarta Juga Lakukan Sistem Zonasi

Ade Indra Kusuma

Minggu, 16 Juni 2019 | 05:05 WIB
Tak Ada Istilah Sekolah Favorit, Yogyakarta Juga Lakukan Sistem Zonasi
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta [Suara.com/Rahmad Ali]

Suara.com - Tak Ada Istilah Sekolah Favorit, Yogyakarta Juga Lakukan Sistem Zonasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan telah memberlakukan sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun ajaran 2018/2019 silam. 

Pemberlakukan sistem zonasi ini bertujuan sebagai pemerataan kualitas pendidikan sekaligus menghapus stigma sekolah favorit.

"Sistem zonasi ini kan sudah tahun kedua, dimulai sejak tahun ajaran 2018/2019 lalu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit di masyarakat," kata Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Disdikpora DIY,  Didik Wardaya Sabtu (15/6/2019).

Didik menambahkan sistem zonasi PPBD menyesuaikan jarak rumah yang dibagi menjadi empat zona. Hal ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan pendaftaran di sekolah-sekolah tertentu.

"Di Yogyakarta sudah tidak ada lagi sekolah favorit, wong akreditasi SMA Negeri sudah A semua.  Memang dulunya yang menjadi sekolah incaran itu ada SMA 1,3,6,8 dan 9. Tapi itu pun karena sekolah ini sudah lama ada," imbuh Didik

Lebih lanjut Didik memaparkan SMA 3,6, dan 9 justru masuk dalam satu zona di kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

"Yang dianggap favorit dan masuk satu zona itu SMA 3,6 dan 9. Jadi anak-anak pada incar itu,  sekarang tidak bisa lagi. Karena yang boleh sekolah disitu ya calon siswa yang berada di zona Terban itu," tambah Didik

Diakui Didik sistem ini menjadi perdebatan di masyarakat, terutama para orang tua yang masih memiliki stigma sekolah favorit. Pihaknya pun memaklumi dan melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan stigma tersebut.

baca juga

"Di Yogyakarta semua sekolah sama. Tujuan sekolah ya untuk belajar, tidak perlu ada yang dikultuskan. Mengenai kualitas kami sudah bekerja secara maksimal untuk pemerataan kualitas, baik kualitas guru,  sarana prasarana, maupun fasilitas penunjang lain," papar Didik.

Justru sebelum kebijakan ini diterapkan secara maksimal kata Didik,  pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Seperti peningkatan kualitas guru,  kualitas kepala sekolah, dan fasilitas penunjang. 

Selain itu peran orangtua siswa juga sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan sistem zonasi ini. 

"Peran orangtua murid juga kita butuhkan. Jika orangtua ingin anaknya tumbuh berkembang, bantu majukan sekolah di zonanya masing-masing baik secara moral maupun finansial. Misalnya kalau sekolah rusak ya bantu dana perbaikan semampunya, tapi ini tidak wajib," harapnya.

Kontributor : Rahmad Ali

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Disdikpora: PPDB Tingkatkan Jumlah Anak Kreatif

Disdikpora: PPDB Tingkatkan Jumlah Anak Kreatif

Jogja | Sabtu, 15 Juni 2019 | 20:53 WIB

Kemarau, Penjual Air Bersih di Yogyakarta Mulai Kebanjiran Pesanan

Kemarau, Penjual Air Bersih di Yogyakarta Mulai Kebanjiran Pesanan

Jogja | Sabtu, 15 Juni 2019 | 14:05 WIB

Hari Terakhir PPDB SMP, Diprediksi Banyak Wali Murid Cabut Berkas

Hari Terakhir PPDB SMP, Diprediksi Banyak Wali Murid Cabut Berkas

Jawa Tengah | Jum'at, 14 Juni 2019 | 22:40 WIB

Terkini

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:10 WIB

Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM

Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:01 WIB

Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:51 WIB

Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat

Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:46 WIB

Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye

Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:45 WIB

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:31 WIB

Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:24 WIB

Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:24 WIB

Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:17 WIB

KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:11 WIB