REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersikeras menganggap wajar aksi massa selama proses Pilpres 2019. Menurutnya, hal itu dipicu oleh luka yang diderita masyarakat, dan pemimpin negara bertugas menyembuhkannya.
Maka dari itu, ia meminta dibiarkan saja kalau terjadi demonstrasi pada hari sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (27/6/2019).
"Kalau ada aksi kembali besok, tolong jangan dipandang negatif. Biarkan orang kecewa kalau dia kalah atau biarkan orang gembira kalau dia menang. Biarkanlah itu berjalan sebagai bagian dari satu pesta," kata Fahri Hamzah di Catatan Demokrasi Kita tvOne, Selasa (25/6/2019).
Meski aksi massa tak diizinkan pun, Fahri Hamzah justru meminta aparat keamanan dan pihak lain untuk tidak membuat kerusuhan.
"Undang-undang tidak melarang. Ini hanya inisiatif aparat yang melarang, tapi tolong jangan ciptakan luka kembali. Enggak boleh ada lagi serangan-serangan fisik. Enggak boleh ada lagi perkelahian," terangnya.
Pernyataan itu kemudian ditentang oleh Wakil MPR RI Ahmad Basarah. Dirinya mengaku sepakat dengan Fahri Hamzah bahwa hak kemerdekaan masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka umum dijamin oleh negara. Namun setelah itu, ia menyoroti pembatasannya.
"Pasal 28 a, b, c sampai j memang memberikan kebebasan kepada warga negara, tapi, jangan lupa pasal berikutnya, yaitu mengatur pembatasan kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya," kata Ahmad Basarah.
Politikus PDIP ini lalu mengaitkannya dengan kerusuhan 22 Mei di Jakarta, yang pecah setelah pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2019.
"Tata cara menyatakan pendapat di muka umum itu tidak boleh mengganggu hak orang lain, tidak boleh menggangu ketertiban umum. Saya kira kalau polisi menggunakan wewenangnya untuk membatasi demonstrasi pada tanggal 27 besok karena memang sudah ada preseden," ujar Ahamd Basarah.
"Demonstrasi di tanggal 21-22 Mei itu menimbulkan kerusuhan sosial, dan korbannya rakyat. Polisi harus melakukan upaya preventif untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Presenter Andromeda Mercury pun mengingatkan, konteks acara pada 27 Juni nanti merupakan halalbihalal. Ahmad Basarah lalu menjelaskan, halalbihalal adalah pertemuan yang bertujuan untuk saling memaafkan dan bersilaturahmi, bukan untuk menekan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Atau jangan-jangan halal bihalal besok itu sudah mengalami perluasan makna, untuk kemudian dijadikan momentum politik, begitu," sindir Ahmad Basarah.
Fahri Hamzah lantas tak tinggal diam. Ia meminta agar massa yang berkumpul untuk menyatakan pendapat tidak dicurigai. Terlebih, kata Fahri Hamzah, ada penyusup yang menyebabkan kekacauan pada peristiwa 22 Mei.
"Saya mazhabnya rakyat. Saya mazhabnya itu adalah kebebasan. Jangan curiga kepada rakyat. Presedennya jelas, ada perusuhnya katanya. Itu yang saya bilang, bulan Ramadan, 21-22 Mei itu kan masih bulan Ramadan, itu minum alkohol siang hari, badannya bertato," ujar Fahri Hamzah.
"Itu pasti bukan orang yang kita maksud halalbihalal itu. Itu bukan itu. Kan itu yang harus dikerjakan oleh negara. Dia harus mengidentifikasi yang merusuh itu siapa. Jangan kemudian kebebasannya itu dilarang karena ada perusuh. Kan bahaya itu kalau mahzab berpikirnya begitu," lanjutnya.
Polisi telah melarang aksi massa menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Bahwa aksi di Jalan protokol depan MK oleh pihak mana pun dilarang karena melanggar UU Nomor 9 Tahun 98," kata Kadiv Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).
TERPOPULER