TII: Pimpinan KPK Baru Harus Bebas Intervensi dan Konflik Kepentingan

Suara.com - Transparency International Indonesia (TII) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Hal itu disampaikan TII, sebagai organisasi antikorupsi internasional, dalam Peluncuran Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja KPK 2019, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko memandang diperlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan KPK berjalan independen.

“Di tengah situasi korupsi yang masih tinggi dengan ditunjukkan dengan belum signifikannya kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, mempertahankan dan melindungi independensi KPK mutlak dibutuhkan," kata Dadang di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

“Penelitian ini memetakan aspek-aspek apa yang sudah baik atau yang masih perlu diperkuat sehingga bisa menjadi bahan yang relevan pula bagi Pansel Capim KPK," tambah Dadang.

Menurut Dadang, selama berdirinya KPK yang kini berusia 15 tahun dinilai berkontribusi positif melalui penindakan tegas kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat publik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75 persen, mendorong reformasi Polri dan Kejaksaan, dan penyadaran publik dalam menanamkan semangat integritas.

Meski begitu, upaya yang menganggu independensi kerja KPK juga dilihat masih banyak pula terjadi. Hal itu turut disoroti, peneliti TII Alvin Nicola, menyebut KPK memiliki modalitas besar karena didukung faktor lingkungan pendukung yang memadai.

“Dilihat dari rentang 6 dimensi yang disebar ke 50 indikator melalui metodologi yang ketat, TII menemukan faktor pendukung internal KPK menyumbang 85,7i persen, di mana pengelolaan sumber daya manusia harus jadi prioritas pembenahan," ujar Alvin.

Sedangkan, sebesar 78,18 persen faktor pendukung eksternal KPK dinilai masih menjadi hambatan kerja KPK, terutama yang terkait kewenangan legal formal dalam mengakselerasi kewenangan operasional dan anggaran.

“Memastikan tegaknya independensi KPK adalah tugas semua pihak. Selain memperbaiki visi SDM dan penguatan kontrol internal, semua pihak harus memastikan KPK dapat melakukan penindakan kasus secara mandiri dan tanpa intervensi," ujar Alvin

Alvin menyebut TII sejak 2013 telah menaruh komitmen kuat untuk mengembangkan suatu alat praktis dan komprehensif yang meninjau kekuatan dan kelemahan lembaga antikorupsi.

Adapun yang dimaksud Alvin yakni ACA Strengthening Initiative” ini dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip Jakarta. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, analisis konteks dan penilaian terhadap indikator yang telah ditentukan.

Setiap indikator dinilai dengan tiga kemungkinan skor yakni tinggi, sedang atau rendah. Peninjauan lapangan dilakukan sejak 14 Maret sampai 12 April 2019, diikuti rangkaian konsultasi dan validasi.

KPK menemukan bahwa KPK memperoleh satu dimensi yang memiliki persentase diatas 85 persen yakni dimensi Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan 88 persen, empat dimensi yang memiliki persentase antara 70-85 persen yakni dimensi a, Independensi dan status 83 persen, b Akuntabilitas dan Integritas 78 persen, c, Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan 83 persen, dan d, Kerja Sama dan Hubungan Eksternal 83 persen.

Sementara dimensi dimensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran mendapatkan persentase dibawah 70 persen dengan persentase 67 persen.

Maka itu, TII merekomendasikan KPK segera menaruh perhatian besar untuk membenahi tata kelola organisasi dan menggunakan kewenangannya yang independen dengan fokus pada investasi sumber daya manusia yang jangka panjang.

TII pun mendorong KPK lebih maksimal menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan, dimana tetap menjalankan reformasi di tingkat Pemerintah Daerah.

"Pemerintah dan DPR RI perlu memastikan dan melindungi kerja-kerja KPK yang independen dan bebas dari konflik kepentingan," tutup Alvin.