Suara.com - KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan. Pemeriksaan Budi dan 10 orang anggota DPRD Tulungangung itu dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda No. 38, Semawalang, Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (12/7/2019).
Budi dimintai keterangannya sebagai Komisaris Bank Jawa Timur terkait kasus pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. 11 orang saksi itu akan diperiksa terkait perkara suap Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.
Pemeriksaan Budi dilakukan setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor dan rumah pejabat maupun pensiunan Bappeda yang sudah dilakukan tim penindakan sejak Rabu hingga kamis (11/7/2019) kemarin.
"Setelah geledah di 5 lokasi dalam 2 hari kemarin, Hari ini (Jumat 12/7), KPK lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam proses penyidikan perkara suap terhadap SPR (Supriyono), Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Selain Budi, KPK turut memanggil saksi dari unsur Anggota DPRD Tulungangung yakni Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto. Mereka diperiksa untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.
"Ini kami dalami 11 saksi untuk mendalami aspek pengurusan anggaran yang terkait dengan pokok perkara yang sedang di sidik. Hal itu termasuk sumber anggaran Kabupaten Tulungagung yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur," ujar Febri
KPK sebelumnya menduga Supriyono menerima uang Rp 4,8 miliar terkait dengan proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 - 2018.
Uang yang didapat Supriyono dari Bupati Tulungagung Syahti Mulyo bersama kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan APBD Perubahan
Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
