Diakhir Masa Jabatan Jokowi Periode Pertama, Wiranto Serukan Hal Ini

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan diakhir masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo stabilitas nasional harus tetap dijaga.

Wiranto menilai stabilitas nasional harus dijaga guna memuluskan program 'Visi Indonesia' yang digaungkan oleh Jokowi pada pemerintahan periode keduanya.

"Tetap berorientasi bahwa apa yang kita lakukan tetap bisa menjaga stabilitas nasional, baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, maupun penegakkan hukum," kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi terbatas dengan menteri dan lembaga di Gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

"Untuk apa? Agar program pembangunan yang kita ketahui bahwa kemarin pendekatan atau orientasi infrastruktur, ke depan orientasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi banyak langkah-langkah tapi utamanya adalah masalah peningkatan SDM yang berkualitas," imbuhnya.

Wiranto menilai untuk menciptakan SDM yang berkualitas seperti yang diharapkan Jokowi perlu menjaga stabilitas nasional. Terutama terkait ideologi bangsa.

"Tentunya kalau kita bicara peningkatan SDM yang berkualitas kita juga akan menyangkut kualitas manusia, kualitas masyarakat. Bicara kualitas akan menyangkut masalah perilaku manusia, bicara prilaku manusia tentu akan bicara dengan masalah ideologi, masalah politik, masalah kegiatan kegiatan lain menyangkut masalah koordinasi ke masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Wiranto berharap dengan adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara kementerian dan lembaga terkait akan dapat menjaga stabilitas nasional. Sehingga, demokrasi di Indonesia pun akan terjaga dengan baik.

"Saya juga harapkan bahwa dengan kegiatan kegiatan kita yang terencana, terarah, dan baik ini akan terus menjamin bahwa demokrasi di Indonesia yang masih harus terus tumbuh dan berkembang dapat terjaga dengan baik," kata Wiranto.

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar tertutup itu turut hadir, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPT Suhardi Alius.