REGIONAL:
Suara.com - Niat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi tontonan di luar saluran televisi nasional ditanggapi dengan kecaman oleh warganet.
Akun resmi Twitter Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga ikut menyuarakan penolakannya terhadap KPI itu.
Mereka bahkan telah membuat petisi di change.org berjudul 'Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!'. Dari target 10 ribu, petisi itu telah ditanda tangani oleh 8 ribu orang.
""Emang tandatangan petisi bisa ngaruh?" Bisa. Ayo kita buktikan kepada @KPI_Pusat bahwa kita tidak akan diam saja ketika kebebasan kita diawasi seolah itu tindakan kriminal. Tunjukan kepada KPI, bahwa banyak hal lebih genting yang harus mereka urus," cuit @psi_id, Jumat (9/8/2019).
PSI juga menyertakan tagar #KPIjanganUrusinNetflix pada sejumlah cuitan di utasnya. Partai yang didirkan lima tahun lalu ini menyarankan KPI supaya lebih memerhatikan acara-acara televisi nasional yang bagi PSI dan lebih tak bermutu.
"#KPIjanganUrusinNetflix! Mendingan urus acara talent show di mana pesertanya diarahkan untuk menceritakan kisah hidupnya yang dililit hutang. Lalu disuruh nyanyi. Kalau nyanyinya bagus, hutangnya dilunasi. KESULITAN HIDUP ORANG LAIN KOK DIEKSPLOITASI SEENAKNYA, MALIIIIIH?" tulis admin akun PSI.
Selain itu, mereka juga mengkritik reality show yang mempertontonkan hipnotis dan memunculkan 'pakar mikroekspresi', juga berita kriminal yang tak menyensor wajah dan identitas korban serta membiarkan reporter mengajukan pertanyaan traumatis.
"#KPIjanganUrusinNetflix, YouTube dan Facebook. Masing-masing platform boleh kita desak untuk memperbaiki standart community guidelines, tapi jangan awasi kesenangan kami di mana kami membayar bulanan dan menggunakan kuota internet pribadi untuk itu!" tegas PSI.
Sejak beredar kabar tentang niat KPI mengawasi YouTube hingga Netflix, media sosial memang makin gaduh. Banyak dari mereka yang tak setuju.
Bahkan, pada Jumat (9/8/2019) sore, dua seruan untuk KPI masuk ke daftar trending topics Twitter di Indonesia.
Keduanya yakni, 'Kami TOLAK KPI Awasi YouTube', yang berada di posisi keempat, dan tagar #KPIjanganUrusinNetflix, di nomor enam.
Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengakui sebelumnya, konten di media digital memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, sehingga diperlukan pengawasan untuk menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.
"Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran," kata Agung awal pekan lalu.
Ia mengatakan, pengawasan untuk YouTube, Netflix, Facebook, atau media sejenis diperlukan karena sebagian besar masyarakat sudah beralih dari media konvensional televisi dan radio, terutama kalangan milenial.
"Merujuk data BPS, generasi milenial jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk," kata dia.
KPI mengupayakan supaya aturan pengawasan media digital bisa dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran, dan berharap DPR bisa segera merevisinya.
"Kami juga akan merevisi P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Agung.
TERPOPULER