Wapres JK: Empat Direksi PLN Masuk Penjara Walaupun Saya Belain

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Wapres JK: Empat Direksi PLN Masuk Penjara Walaupun Saya Belain
Wapres Jusuf Kalla (JK) di acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/8/2019). (Foto dok. Set Wapres)

"Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan."

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pengelolaan listrik di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dan benar. Menurut JK, 4 dari 5 direksi PLN belakangan ini terjerat kasus hukum dan masuk penjara.

Hal itu disampaikan JK dalam acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/8/2019).

"Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan, penting tapi takut. Jadi 5 direksi PLN terakhir, 4 yang masuk penjara walaupun saya belain karena kadang sebabnya tidak jelas," ujar JK.

Terkait kasus hukum yang menjerat direksi PLN, JK sempat memperingati aparat penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut JK, ada kasus yang menjerat direksi PLN tidak jelas. Tetapi JK tidak menyebut kasus yang dimaksud.

"Tapi faktanya seperti itu, karena itulah maka kita semua, anda semua, jadi pengusaha harus juga menjalankan bisnis dengan baik," kat JK.

"Tapi ini tugas pemerintah untuk menjalankan, pemerintah akan membikin cara nanti sehingga tidak terlalu ribet, mensederhanakan soal tarif, menyederhanakan soal proses, sehingga tidak semua tanggung jawab itu ke PLN," JK menambahkan.

Menurut JK, Menteri ESDM juga harus bertanggung jawab kalau ada masalah terkait listrik nasional. Pemerintah dan presiden, kata JK, bakal membuat keputusan yang baik.

"Sehingga terjadi kepastian, sehingga terhindar daripada masalah-masalah yang tidak jelas, kemudian dianggap merugikan negara atau menguntungkan orang lain," katanya.

Lebih jauh, JK menilai harus ada kejelasan daripada peran hukum. JK mengatakan semua pejabat harus membuat peraturan yang menguntungkan semua pihak, khususnya rakyat.

"Kalau pejabat merugikan orang lain itu harus diganti, maka harus menguntungkan orang lain," katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS