Ini Cara Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Kepala Daerah

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:30 WIB
Ini Cara Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Kepala Daerah
Jusuf Kalla. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan rapat tertutup bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). Rapat itu membahas soal penghematan anggaran perjalanan dinas untuk kepala daerah.

Pratikno mengatakan sejumlah kepala daerah yang menyambangi Ibu Kota sebaiknya menghadiri beberapa agenda. Hal ini diperlukan untuk mengurangi borosnya penggunaan anggaran pemerintah.

"Kita akan mensinkronkan jadwal, lintas kementerian, mengsinkronkan jadwal dengan daerah sehinga ketika kepala daerah datang ke Jakarta itu bisa untuk berbagai macam urusan," kata Pratikno seusai rapat.

Pratikno mengatakan model perjalanan dinas kepala daerah agar efisien tengah dirancang oleh Menteri Tjahjo. Rancangan itu juga termasuk dengan target penghematan yang akan dituju.

Ia kemudian berharap rencananya itu bisa diselesaikan dan direalisasikan secepatnya.

"Secepatnya. Kita kan harus terus melakukan efisiensi," tandasnya.

Sebelumnya Wapres JK menyebut keuangan negara sedang dalam kondisi defisit. Karenanya, JK menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menghemat pengeluaran anggaran terkait penyelenggaraan acara yang dihadiri oleh pemerintahan dan kepala daerah.

Hal itu disampaikan JK saat membuka acara peresmian kegiatan Indonesia International Smart City and Forum 2019.

Dalam acara itu juga sempat disisipi dengan pemberian penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnanugraha dan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada sejumlah pemerintah daerah dan kepala daerah.

"Negara sekarang banyak defisitnya, tapi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata JK, Rabu (17/7/2019) lalu.

"Sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya). Jadi satu kali datang, lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PNS Bakal Boleh Kerja dari Rumah, JK: Di Kantor Saja Kadang Tak Disiplin

PNS Bakal Boleh Kerja dari Rumah, JK: Di Kantor Saja Kadang Tak Disiplin

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:21 WIB

JK Akui Pengembangan Panas Bumi di Indonesia Berjalan Lambat

JK Akui Pengembangan Panas Bumi di Indonesia Berjalan Lambat

Bisnis | Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:17 WIB

Briptu Heidar Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata, JK: Harus Serang Balik!

Briptu Heidar Tewas Ditembak Kelompok Bersenjata, JK: Harus Serang Balik!

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:13 WIB

GBHN Bakal Dihidupkan Lagi, JK: Asal Jangan Ubah Seluruh Sistem

GBHN Bakal Dihidupkan Lagi, JK: Asal Jangan Ubah Seluruh Sistem

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 17:58 WIB

4 Dirut PLN Dibui, Wapres JK Minta Pengusaha Waspada Geluti Bisnis Listrik

4 Dirut PLN Dibui, Wapres JK Minta Pengusaha Waspada Geluti Bisnis Listrik

Bisnis | Selasa, 13 Agustus 2019 | 16:28 WIB

Terkini

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:00 WIB

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

News | Jum'at, 24 April 2026 | 22:10 WIB

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:17 WIB

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:11 WIB

Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat

Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:58 WIB

Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP

Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:55 WIB

Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April

Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:40 WIB