Infografis
"Contoh, kemungkinan yang namanya sopir itu bisa hilang nanti. Pekerjaan pengemudi itu bisa hilang karena akan muncul autonomous vehicle. Mobil ke mana-mana sendiri, enggak ada yang nyetir. Bus mau ke mana juga sendiri, enggak ada yang nyetir, semua sudah diprogram semuanya. Dan ini sudah ada, bukan akan. Hati-hati mengenai hal-hal seperti ini," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, jika sumber daya manusia Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC, atau ASEAN Summit, Jokowi mengatakan, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.
"Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan membawa perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, sosial, budaya, semuanya akan berubah. Hati-hati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang ini. Bisa bermanfaat dan bisa juga merusak kalau kita tidak betul-betul menyiapkan dan merencanakan dengan baik," ucap dia.
Sementara itu, pada tahapan perguruan tinggi, sumber daya manusia Indonesia sudah harus disiapkan agar bisa bersaing dalam menghadapi kompetisi, baik di tingkat regional maupun global.
Untuk itu, Jokowi ingin agar perguruan tinggi mau berubah, berbenah, dan beradaptasi.
"Kalau tidak seperti itu, perguruan tinggi tidak bisa berkompetisi, kembali lagi ditinggal kita. Inilah perubahan-perubahan yang memang harus segera kita lakukan, kita kerjakan. Universitas juga harus mau berubah, berbenah birokrasinya, terhadap disrupsi teknologi yang sekarang ini memang betul-betul banyak membuat bingung semua negara, bukan hanya kita saja,” katannya.
Dalam acara Muktamar PKB, hadir pula Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah menteri kabinet kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.
