Lieus Anggap Pertemuan Jokowi-Prabowo Kesampingkan Pemulangan Rizieq

Ahli Hukum Pidana Muhammad Taufik mengatakan, pemerintah wajib memberikan dan melindungi hak asasi Habib Rizieq Shihab sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk memulangkan Imam Besar FPI itu ke Tanah Air.

Menurutnya, kewajiban pemerintah ini telah diamanat dalam undang-undang, yakni UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, kemudian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

"Pemerintah harus tunduk pada amanat Konstitusi dan perintah Undang-Undang. Pemerintah harus berupaya untuk memulangkan HRS," kata Taufik.