Soal Referendum Papua, Rizal Ramli Minta Pemerintah Introspeksi

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai adanya dorongan Papua dan Papua Barat untuk keluar dari negara Republik Indonesia harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah.

Rizal Ramli menyebut adanya dorongan Papua dan Papua Barat keluar dari Republik Indonesia bisa terjadi akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Dia menuturkan di masa kepemimpinan Presiden RI ke-empat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masyarakat Papua selalu dianggap tak ubahnya seperti keluarga. Maka dari itu, kata dia, ketika ada dorongan Papua ingin keluar dari Republik Indonesia, pemerintah harus berintrospeksi.

"Saya seperti halnya Gus Dur kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka. Saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri, kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang silakan. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal Ramli dalam acara diskusi 'Ngobrol Bareng tentang Papua' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Rizal Ramli mengatakan pendekatan semacam itulah yang selalu digunakan oleh Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur tak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.

"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benerin," ujarnya.

Rizal Ramli menilai kekinian pemerintah harus berintrospeksi dan meminta maaf bilamana ada kekurangan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Selain itu, Rizal juga menghimbau agar pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.

"Jadi saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara, kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara. Kecuali, gerakan bersenjata. Nah kami minta aparat kita, polisi maupun militer itu untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap rakyat," katanya.