REGIONAL:
Suara.com - Calon pimpinan KPK dari unsur Polri, Antam Novambar, mengklaim bakal menindak senior-seniornya di kepolisian jika memiliki dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu disampika Antam saat menjalani uji publik di hadapan pansel dan panelis di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (27/8/2019).
"Bapak berani kalau senior-senior ada dugaan korupsi dan apakah bapak berani meninggalkan atribut bapak sebagai anggota Polri?" tanya ketua panitia seleksi (pansel) KPK Yenti Garnasih.
Mendengar pertanyaan tersebut, Antam dengan tegas bakal menindak oknum polisi tersebut.
"Hajar," jawab Antam pasti.
Uji publik seleksi capim KPK periode 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019 diikuti 20 capim, pansel KPK melakukan wawancara terhadap 7 orang capim yang dilakukan bergantian selama satu jam.
"Bapak ke sini naik Vespa atau tidak?" tanya Yenti.
"Naik Vespa warna biru," jawab Antam.
Kemudian Yenti menayakan pada Antam, apakah akan melepas jabatan polri jika nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK berikutnya.
Degan tegas Antam akan mengikuti aturan yang ada.
"Itu harus, saya taat aturan KPK, mau gak mau saya wajib taat mengharuskan aturan itu," jawab Antam.
"Apakah bapak bersedia mundur kalau ada 'conflict of interest' atau buat mekanisme pimpinan KPK terbukti melanggar kode etik mundur?" tanya Diani.
"Itu ada di UU KPK no 30/2002 untuk sanksi-sanksi pimpinan KPK yang melanggar, itu yang harus dilaksanakan, hukumnya ada bukan SOP lagi," jawab Antam.
Untuk diketahui, panelis dalam uji publik tersebut terdiri atas pansel yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek dan Al Araf.
Pansel juga mengundang dua panelis yaitu sosiolog hukum Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.
Panitia seleksi (pansel) capim KPK pada Jumat (23/8) mengumumkan 20 orang yang lolos lolos seleksi "profile assesment". Mereka terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang) dan penasihat menteri (1 orang).
TERPOPULER