Suara.com - Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menilai, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia dengan memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah dianggap sengaja menutupi akar permasalahan di Papua.
Hal itu menjadi salah satu tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) siang ini.
Koordinator aksi, Ambrosius mengatakan pemblokiran internet adalah bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Papua.
"Bukan hanya kali ini pelanggaran HAM, tapi sejak 1961. Jadi kini mereka sengaja selalu menonaktifkan internet. Negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya. Negara sengaja menutupi permasalahan Papua," kata Ambrosius di depan Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Dia berharap, seluruh media massa dan mahasiswa yang berada di luar Papua bisa menyebarkan informasi terkini yang sedang terjadi di Papua setelah kerusuhan akibat perkataan rasisme di Asrama Papua Surabaya.
"Saya berharap kawan-kawan dan media di luar Papua bisa mengangkat suara kami," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menginformasikan di Kabupaten Deiyae, Papua sedang terjadi kerusuhan antara aparat dan masyarakat yang melakukan aksi. Namun, hal itu tidak bisa didengar secara nasional karena internet di blokir.
"Hari ini di Kabupaten Deiyae sedang perang aparat dengan masyarakat, di Puncak Jaya juga ada penyisiran yang dilakukan oleh aparat. Jadi Jokowi bilang maaf-maaf tapi mematikan internet adalah cara untuk menambah aparat di Papua. Itu tidak menyelesaikan masalah," tegas Ambrosius.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Papua Geruduk Istana dan Mabes TNI
