Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut kerugian yang dialami Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia karena pengelolaan keuangan yang kurang baik.
Tjahjo kemudian menduga PDAM yang semestinya mendapatkan keuntungan justru mengalami kerugian akibat adanya oknum yang bermain. Tetai, Tjahjo tidak menyebut siapa oknum yang bermain di balik PDAM hingga menyebabkan kerugian.
Hal itu katakan Tjahjo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dengan tema 'Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik' di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019).
"Kalau PDAM, harusnya untung, tapi untungnya di bagi-bagi, ya entah di bagi oleh siapa saya enggak ngomong ya. Ini kok masa semua hampir 70 persen PDAM rugi, total rugi semua, ini kan kasihan," kata Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, Kemendagri berencana untuk melakukan kerja sama dengan KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi.
"Kami ingin dari Kemendagri agar BUMD itu sehat dan untung, supaya pertumbuhan daerah itu maju," ujarnya.
Sebelumnya Tjahjo mengungkapkan 70 persen PDAM di seluruh Indonesia mengalami kerugian. Bahkan Tjahjo mengatakan pemerintah harus mensubsidi hingga Rp 5 triliun untuk menutupi kerugian PDAM.
"Kami melapor ke presiden, melapor ke Menteri Keuangan juga ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat ini kolaps, karena rugi semua. Bahkan, hampir Rp 5 triliun kita mensubsidi 70 persen PDAM seluruh Indonesia yang rugi," kata Tjahjo.
Baca Juga: Catut Nama Wali Kota Solo, Pegawai PDAM Tipu Korban Hingga Rp 95 Juta
