Ombudsman Minta Blokir Internet Papua Dievaluasi

Suara.com - Kominfo memenuhi panggilan Ombudsman RI untuk menjelaskan soal pembatasan layanan internet di Papua. Usai mendengarkan penjelasan, Ombudsman RI memberikan sejumlah masukan dan juga imbauan kepada Kominfo agar ke depannya tidak lagi mesti memperlambat layanan akses internet ketika terjadi kerusuhan di suatu daerah di Indonesia.

Kemenkoinfo diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Telematikan (Dirjen Aptika) Kemkominfo Semuel Pangarepan menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan Ombudsman RI, pihaknya banyak mendapatkan masukan terkait tindak lanjut dari pembatasan akses internet di Papua. Ke depannya, Kominfo akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas lebih dalam.

"Dari hasil pertemuan ini kami akan berkoordinasi dengan stakeholder yang membuat keputusan ini," kata Semuel di Kantor Ombudsman RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk bagaimana mekanisme yang menentukan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pencegahan beredarnya berita bohong alias hoaks.

Kemudian Ombudsman RI juga mempertanyakan soal evaluasi pasca pembatasan akses internet lantaran internet sendiri sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kemudian apabila juga perlu dilakukan pembatasan akses internet itu evaluasinya bagaimana? Kriteria penilaiannya dan juga transparansi serta akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya," ujar Alvin.

Selain itu, Alvin juga menyoroti perihal penyebaran berita hoaks yang menjadi alasan pemerintah akhirnya membatasi akses internet di Papua. Ketimbang melakukan pembatasan, Alvin kembali mengingatkan Kominfo terkait dengan regulasi pendaftaran kartu prabayar dan pascabayar. Itu menjadi tugas bagi Kominfo untuk membenahi aturan tersebut yang sudah ada.

"Nah yang prabayar ini karena peraturan tersebut tidak dilakukan secara konsisten dan konsekuen, banyak identitas yang tidak jelas dan ini lah yang menjadi masalah penyebaran kabar bohong," ujarnya.

"Untuk itu kami juga minta kepada Pak Dirjen untuk segera dibenahi, suapaya ke depan ini tidak perlu membatasi atau jangan sampai kita membatasi akses internet," tandasnya.