Anies Mau Ubah Gedung Jadi RTH, PDIP: Dia Enggak Ngerti Aturan Tata Ruang

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:42 WIB
Anies Mau Ubah Gedung Jadi RTH, PDIP: Dia Enggak Ngerti Aturan Tata Ruang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai rapat di gedung DPRD DKI. (Suara,com/Fakhri)

Suara.com - Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, menyindir Gubernur Anies Baswedan yang memiliki rencana untuk menjadikan gedung yang akan ditinggalkan karena pemindahan ibu kota menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pandapotan menilai Anies tidak mengerti aturan mengenai tata ruang.

Pandapotan menuturkan, untuk menjadikan eks gedung di Jakarta menjadi RTH maka ada langkahnya tersendiri. Salah satunya adalah dengan mengubah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun RDTR sendiri sudah ditentukan dalam jangka waktu 5-10 tahun.

"Jika mau diubah jadi RTH kan berarti harus diubah RDTR-nya. Sedangkan masa perubahan RDTR itu kan 5-10 tahun. Kan ada evaluasinya," ujar Pandapotan di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirh, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Selain itu Pemprov DKI, kata dia, juga tidak memiliki wewenang untuk mengubah gedung seenaknya. Pasalnya, gedung pemerintah yang ditinggalkan adalah milik Pemerintah Pusat.

"Kalau mau dijadikan RTH kan berarti harus dibongkar gedungnya. Terus mau dibongkar?, yang punya kan bukan Pemda, tapi pemerintah pusat," kata Pandapotan.

Menurutnya, Anies lebih baik memproritaskan dan mengolah lahan yang sudah ada menjadi RTH. Hal ini disebutnya lebih memungkinkan dari pada mengharapkan wewenang untuk mengubah gedung Pemerintah Pusat.

"Ruang terbuka hijau kenapa tidak dari lahan-lahan yang kumuh dan kemudian ditata? Harusnya itu fokusnya," jelas Pandapotan.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada rencana gedung milik Pemerintah Pusat dihibahkan ke Pemprov DKI. Karena itu ia menganggap Anies tidak mengerti mengenai aturan manfaat perubahan tata ruang.

"Kadang-kadang Pak Anies kan dia mungkin tidak memahami manfaat perubahan tata ruang," pungkasnya.

Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki dampak positif. Salah satunya adalah gedung kosong yang ditinggalkan berpotensi diubah menjadi taman.

Anies berharap dengan dipindahkannya ibu kota membuat banyak gedung yang sebelumnya terpakai menjadi kosong. Ia menganggap gedung yang kosong menjadi tempat strategis untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (27/8/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Sibuk Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Din Syamsuddin: EGP

Jokowi Sibuk Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Din Syamsuddin: EGP

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:05 WIB

Dukung Kebijakan Anies, Kadis Kehutanan: RTH di Jakarta Masih Kurang

Dukung Kebijakan Anies, Kadis Kehutanan: RTH di Jakarta Masih Kurang

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 17:45 WIB

Tak Hanya Indonesia, Negara-negara Ini Lebih dari Sekali Pindah Ibu Kota

Tak Hanya Indonesia, Negara-negara Ini Lebih dari Sekali Pindah Ibu Kota

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 18:09 WIB

Din Syamsuddin: Penyampaian Pemindahan Ibu Kota Meremehkan Masalah Papua

Din Syamsuddin: Penyampaian Pemindahan Ibu Kota Meremehkan Masalah Papua

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 17:33 WIB

Ketua DPR: Surat Pemindahan Ibu Kota Bakal Diserahkan ke Komisi II

Ketua DPR: Surat Pemindahan Ibu Kota Bakal Diserahkan ke Komisi II

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 15:35 WIB

Terkini

Hari Lahir Pancasila, Menteri PANRB Rini: Kita Hadirkan Pelayanan Publik yang Memberi Manfaat Nyata

Hari Lahir Pancasila, Menteri PANRB Rini: Kita Hadirkan Pelayanan Publik yang Memberi Manfaat Nyata

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:28 WIB

Pelaku Penganiayaan di Jakbar Mengaku Lupa Kejadian karena Mabuk

Pelaku Penganiayaan di Jakbar Mengaku Lupa Kejadian karena Mabuk

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:17 WIB

Peneliti UGM Tak Temukan Kaitan Sistem Kelistrikan dengan Munculnya Api Misterius di Sleman

Peneliti UGM Tak Temukan Kaitan Sistem Kelistrikan dengan Munculnya Api Misterius di Sleman

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:14 WIB

Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?

Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:11 WIB

Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dinilai Gagal Lindungi Minoritas, Prabowo Diminta Cabut

Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dinilai Gagal Lindungi Minoritas, Prabowo Diminta Cabut

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:06 WIB

Surat Pilu Eks Dirut Indofarma dari Rutan Salemba: Demi Allah dan Rasulullah, Saya Tidak Korupsi

Surat Pilu Eks Dirut Indofarma dari Rutan Salemba: Demi Allah dan Rasulullah, Saya Tidak Korupsi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 17:56 WIB

Presidium Hak Beribadah Desak Prabowo Cabut PBM 2006 dan Terbitkan Perpres Jamin Kebebasan Beribadah

Presidium Hak Beribadah Desak Prabowo Cabut PBM 2006 dan Terbitkan Perpres Jamin Kebebasan Beribadah

News | Senin, 01 Juni 2026 | 17:47 WIB

Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi

Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 17:42 WIB

Setara Institute: Jawa Barat Masih Jadi Wilayah dengan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi

Setara Institute: Jawa Barat Masih Jadi Wilayah dengan Pelanggaran Kebebasan Beragama Tertinggi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 17:24 WIB

Siasat 'Gali Lubang Tutup Lubang' Bos WO Marwah Terbongkar: 58 Pasangan Ketipu Rp2,6 Miliar!

Siasat 'Gali Lubang Tutup Lubang' Bos WO Marwah Terbongkar: 58 Pasangan Ketipu Rp2,6 Miliar!

News | Senin, 01 Juni 2026 | 17:14 WIB