Suara.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menanggapi adanya usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mendatangi Papua guna mendinginkan panasnya suasana di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Seandainya Jokowi ke bumi Cenderawasih itu, menurut Beka, jajaran menteri Kabinet Kerja juga mesti ikut untuk menampung segala aspirasi masyarakat dari segala aspek.
Beka mengatakan, saat ini Jokowi dan jajaran menteri dalam kabinetnya penting untuk mendengarkan keluhan masyarakat Papua. Kemudian masyarakat juga bisa mendengar komitmen yang diberikan pemerintah.
"Memang kalau Jokowi datang ke Papua, saya kira, kalau saran saya, ajak semua menteri dalam kabinet (untuk) mendengarkan keinginan masyarakat, mencatat dan memberikan jawaban. Seperti apa komitmen pemerintah," kata Beka saat ditemui di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Menurut Beka, persoalan yang ada di Papua bukan hanya soal diskriminasi dan pelanggaran HAM sebagaimana yang saat ini menjadi penyebab kerusuhan beruntun di Papua. Akan tetapi, ada masalah ketidakadilan secara sosial dan ekonomi yang mesti dipahami jajaran menteri kabinet Jokowi.
"Ini saya kira butuh pendekatan yang jauh lebih komperhensif dari pada dari pendekatan keamanan untuk memadamkan situasi sekarang," ujarnya.
Terkait dengan usulan Jokowi yang mesti datang ke Papua, menurutnya mantan Wali Kota Solo itu bisa melakukan dialog di luar Papua. Beka menyebut yang terpenting ialah bagaimana Jokowi mampu menyelesaikan persoalan di Papua secara komprehensif.
"Yang terpenting adalah kemauan dialog dari sekian banyak komitmen dan program-program yang akan menjawab persoalan Papua," katanya.
Baca Juga: Komisioner Komnas HAM Sebut Keluarga Gus Dur Bisa Bantu Damaikan Papua
